Berikut Ini Tanggapan GMKI Cabang Manokwari Terkait Rencana Revisi Perda Injil

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manokwari mempertanyakan statement Bupati Manokwari Hermus Indou terkait revisi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan Manokwari Kota Injil. 

Ketua GMKI Manokwari Margareth Sabarofek mengatakan, bagaimana mungkin perda tersebut direvisi sedangkan pada kenyataannya belum disosialisasikan ke masyarakat di Kabupaten Manokwari. 

"Harusnya masyarakat yang protes karena perda ini tidak dijalankan selama ini dan tiba-tiba mau direvisi," kata Margareth Sabarofek kepada Tribunpapuabarat.com, Minggu (2/3/2023).

Baca juga: Pemkab Manokwari Lakukan Revisi Perda Miras, Ini Penjelasan Bupati Hermus Indou

Baca juga: Bupati Hermus Indou Akan Revisi Perda Kota Injil, Ini Tanggapan Pemuda GKI Manokwari

Ia menyebutkan, perda tersebut sudah melalui proses yang panjang sejak dibahas pada 2005 dan disahkan 2018 oleh bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Manokwari.
Hanya saja, memasuki 2019 sampai dengan 2021, masih dalam masa pandemik covid-19 sehingga uji publik perda itu terhenti.

"Tetapi pada 2022 situasi sudah mulai membaik dari covid-19 tetapi tidak ditindaklanjuti sampai tahun  2023 tiba-tiba mau direvis," ujarnya.

Ia menegaskan, Perda Manokwari Kota Injil tidak ada unsur diskriminasi, dan hanya mengatur tata cara kegiatan ekonomi pada hari-hari keagamaan Kristen.  

Ia juga menyebut, Perda Manokwari Kota Injil merupakan kearifan lokal yang harus dihargai.

"Kalau Aceh punya Serambih Mekkah, Bali Pulau Dewata dengan keunikan Hindu, maka di Papua ada namanya Kota Injil di Manokwari," ucapnya.

"Manokwari bukan hanya untuk semua tapi Manokwari punya keunikan yang harus dihargai, itu yang dinamakan Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-beda tapi tetap satu dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya," pungkasnya.

(*)