Paulus Waterpauw Minta OPD Papua Barat Utamakan Perencanaan dan Data untuk Susun Program

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menyatakan sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Papua Barat belum taat azas dalam perencanaan program dan kegiatan.

Hal ini diungkap Paulus Waterpauw melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bappeda Papua Barat, Melkias Werinussa, pada penutupan Forum OPD-RKPD di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (18/4/2023). 

"Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat inkonsistensi perencanaan program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dengan realisasi APBD," kata Waterpauw. 

Kondisi tersebut, ucapnya, tentu berdampak pada optimalisasi pencapaian kinerja di daerah.

Karena itu, ia mendorong forum OPD kali ini sebagai momentum untuk lebih memantapkan kualitas dan konsistensi penyusunan perencanaan.

Baca juga: Paulus Waterpauw Minta Pimpinan OPD Papua Barat Tinggalkan Kebiasaan Lama

Selain konsistensi perencanaan, Paulus Waterpauw juga mendorong penggunaan data yang akurat di setiap OPD.

Menurutnya, perencanaan dan data merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan untuk mengukur pelaksanaan program dan kegiatan. 

"Karena itu, usulan program dan kegiatan setelah forum OPD ini hendaknya disertai data pendukung yang benar dan akurat pula," ujar Paulus Waterpauw.

Ia juga berharap agar melalui forum OPD yang digelar dua itu, masing-masing OPD memiliki gambaran secara terukur untuk segera diimplementasikan.

"Dari forum ini semoga para OPD punya gambaran sejauh mana dapat mewujudkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024," kata Paulus Waterpauw. 

Baca juga: Paulus Waterpauw Tegaskan Pengadaan Barang dan Jasa Lewat Aplikasi

Dengan demikian, kedudukan RKPD Provinsi akan lebih strategis pada 2024 dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini menjadi tanggung jawab setiap OPD, tapi juga sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja (renja) setiap OPD," katanya. 

Kesempatan ini, ia juga menyentil OPD terkait pelaporan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

 "Laporan capai kinerja merupakan keharusan setiap OPD, tapi selama ini masih belum optimal," ujar Paulus Waterpauw.

Ia lalu berharap, agar OPD sebagai pengguna anggaran untuk memperhatikan ketentuan dan kewajiban pelaporan dimaksud. 

"Harus ada terobosan dan tekad untuk memperbaiki kinerja perencanaan kita, khususnya di tahun 2024 mendatang," katanya.