Berita Papua Barat
May Day, Partai Buruh Bakal Gelar Aksi di Kantor Gubernur dan DPR Papua Barat, Suarakan Enam Poin
Jhon memastikan tidak ada mobilisasi masa dalam aksi tersebut. Hanya kader dan pengurus Partai Buruh Provinsi Papua Barat dan Manokwari
Penulis: redaksi | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Partai Buruh bakal menggelar aksi di kantor gubernur dan DPR Papua Barat pada 1 Mei 2023 mendatang.
Ketua Partai Buruh Papua Barat Jhon Pangetti mengatakan, aksi tersebut dalam rangka memperingati hari buruh (May Day) pada 1 Mei 2023.
"Terkait aksi ini kami sudah rapatkan bersama pengurus Partai Buruh Papua Barat dan Kabupaten Manokwari," kata Jhon Pangetti via selulernya, Jumat (28/4/2023).
Baca juga: Pilgub 2024, Partai Buruh Papua Barat Pastikan Dukung Dominggus Mandacan, Berikut Alasannya
Baca juga: Partai Buruh Manokwari Optimis Raih Dukungan Kaum Milenial di Pileg 2024
Jhon mengungkapkan, ada enam poin yang bakal disuarakan pada saat melakukan aksi di kantor gubernur dan DPR Papua Barat.
Enam poin tersebut yakni:
1. Cabut Omnibus Law.
2. Cabut undang-undang terkait parliamentary threshold empat persen.
3. Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan.
4. Sahkan Rancangan Undang-Undang PRT.
5. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan.
6. Pilih presiden 2024 yang pro buruh dan klas pekerja.
"Enam poin merupakan persoalan yang mendasar bagi kaum kecil," ujar Bang Jhon sapaan akrabnya.
Jhon memastikan tidak ada mobilisasi masa dalam aksi tersebut.
"Hanya kader dan pengurus Partai Buruh Provinsi Papua Barat dan Manokwari," jelasnya.
Ia menjelaskan, alasan pihaknya tidak mengikut sertakan kelompok atau organisasi lain dalam aksi tersebut.
"Kami tidak ingin, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masuk dalam kegiatan itu. Sekaligus mencegah hal-hal yang tidak dinginkan," bebernya.
Ia menambahkan, aksi tersebut dilakukan serentak seluruh Indonesia.
"Jadi tidak hanya kami saja, tapi se-Indonesia," pungkasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.