Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Pertanyakan Sengketa Tanah Fakultas

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Sengketa tanah oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah di Fakultas Kehutanan dan Fakultas Ilmu Pendidikan, masih berpolemik.

Terbaru, sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (UNIPA) menggelar aksi demonstrasi.

Aksi tersebut digelar di pelataran Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Jumat (28/4/2023).

Baca juga: Bupati Manokwari Sebut Perusak Alam dan Hutan Berasal Dari Internal Pemerintahan

Aksi ini menyikapi insiden pemalangan yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah di Fakultas Kehutanan dan Fakultas Ilmu Pendidikan.

Aksi unjuk rasa sebelumnya digelar di halaman Kampus Unipa di Kelurahan Amban.

Kemudian mahasiswa bergerak mendatangi kantor gubernur dengan mobil pikap yang dikawal Patwal Satlantas Polresta Manokwari.

Yuliance Fanataf, Ketua BEM Unipa mendesak pemerintah Papua Barat segera merampungkan persoalan sengketa tanah tersebut.

"Pemerintah jangan hanya sibuk urus politik, sedangkan masalah pendidikan, pemerintah tidak diperhatikan oleh Pemprov Papua Barat," kata Yuliance, Jumat (28/4/2023).

Yuliance mengancam, akan melakukan aksi lebih besar dengan melibatkan semua mahasiswa Unipa di Kantor Gubernur Papua Barat jika Pemprov tidak beritikad baik.

"Pemerintah sering berkampanye menyelamatkan sumber daya manusia SDM, lalu pertanyaan SDM mana yang mau diselamatkan oleh Pemerintah Papua Barat?" katanya.

Yuliance menyentil perilaku pejabat di Pemprov yang bergaya mewah tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan, termasuk soal sangketa tanah tersebut.

"Pemerintah Papua barat sejauh ini urus apa yang lebih penting dari pendidikan, kami ini yang akan melanjutkan estafet pembangunan di negeri ini jadi tolong perhatikan kami," tegasnya.

Sementara kordinator lapangan, Yulianus Songgonauw meminta pemerintah Papua Barat serius menyikapi persoalan sengketa tanah di Kampus UNIPA.

Menurtnya, persoalan sangketa tanah tersebut menyebabkan aktivitas perkuliahan macet.

"Kami datang ke sini untuk mendapat kepastian dari pemerintah kapan pemerintah Papua barat duduk bersama dengan pihak kampus dan pemilik tanah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Yulianus.