Pemkab Kaimana Dukung Penuh Gerakan Intervensi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Pemprov Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Pemkab Kaimana dukung penuh Gerakan Intervensi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang dilakukan Pemprov Papua Barat. 

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Gereja GKI Jemaat Solafide Krooy, Kaimana, Minggu (11/6/2023) dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, usai mengikuti ibadah bersama.

Bupati Kaimana, Freddy Thie mengapresiasi langkah yang dilakukan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. 

Baca juga: Pj Gubernur Paulus Waterpauw Sosialisasikan Pengaruh Kawin Muda dan Stunting di Pegunungan Arfak

Baca juga: Pemkab Kaimana Komitmen Percepat Penanganan Stunting dan Kemsikinan Ekstrem

Pasalnya, menurut Bupati Freddy telah diingatkan pada pelaksanaan Musrenbang di Manokwari belum lama ini, tentang fokus tangani stunting dan kemiskinan ekstrem. 

Bupati juga melaporkan data anak stunting  yang tersebar di tujuh distrik berjumlah 271 anak.

Dengan rincian, Distrik Kaimana 132, Buruway 29, Teluk Arguni 56, Teluk Etna 10, Arguni Bawah 4, Kambrauw 4 dan Distrik Yamor 36 anak.

Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem, di Kabupaten Kaimana pada 2022, 767 keluarga di ketegorikan sebagai  kemiskinan ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana telah membentuk satgas percepatan penangan dengan melibatkan OPD, dokter untuk validasi agar mengecek sesuai data posyandu.

"Tugas kita waktu dekat validasi supaya intervensi tidak salah. Ini tentu bukan hanya tim tapi kebijakan anggaran," ujarnya.

Dukungan Pemkab Kaimana kepada Pemrov Papua Barat juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama.

Sementara Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan peran orang tua dalam mengasuh anak, harus konsisten. Dengan sering mengunjungi pusat pelayanan kesehatan, seperti posyandu, puskesmas dan pustu. 

Menurut Pj Gubernur, ini merupakan program nasional yang digenjot di seluruh Papua Barat, termasuk Kaimana.

Hal itu lanjut Paulus, tidak terlepas dengan adanya pertumbuhan angka stunting hingga total 30 persen.

Pemerintah akan berkolaborasi dengan tokoh agama untuk memanfaatkan tempat ibadah.

Tujuannya untuk menyuarakan pemberantasan stunting demi generasi Papua Barat berkualitas.

"Kita manfaatkan halaman tempat ibadah yang bisa berikan pelayanan kepada umat, dalam hal ini anak cucu kita yang terindikasi stunting dan pelayanan bapok keluarga," jelasnya. 

Dikatakan, Pj Paulus Waterpauw demi melengkapi pemenuhan gizi anak yang terindikasi Stunting, pemerintah juga menyiapkan makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di posyandu. 

Sejumlah masalah yang dianggap biasa saja tentu berpengaruh pada proses penilaian stunting di daerah.

Pj Gubernur Waterpauw menyebut peran utama kinerja cepat lewat satuan tugas yang telah terbentuk, turut diberikan kucuran anggaran untuk mengintervensi hal serupa lewat 8 OPD sektor dan pendukung.

"MCK juga jadi bahan penilaian, air bersih, tidak ada air bersih di kampung dan perumahan maka jadi catatan negatif. Akses jalan dari dan ke kampung, itu diantaranya akan diintervensi semua," pungkasnya.

(*)