DJPb Papua Barat: Hingga Mei 2023, Pembangunan Bandara Rendani Sudah Habiskan Rp 97 Miliar

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat melaporkan, sampai dengan Mei 2023,  pengembangan infrastruktur konektivitas transportasi udara pada Bandar Udara (Bandara) Rendani telah mencapai Rp97,85 miliar.

Kepala Kanwil (Kakanwil) DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto mengatakan, pengembangan Bandara Rendani, ini menyumbang cukup besar terhadap peningkatan realisasi belanja modal.

Sehingga, mampu tumbuh 35,59 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Baca juga: DJPb Papua Barat: Realiasi TKDD Turun 30,04 Persen dari Tahun Lalu

Baca juga: DJPb Papua Barat Catat Pendapatan APBN Regional dan Realisasi Belanja K/L Alami Peningkatan

“Sementara pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak sudah mencapai (Rp) 40,43 miliar,” ungkap Purwadhi Adhiputranto kepada media dalam keterangan resminya, di Manokwari, Senin (3/7/2023).

Selain belanja modal, ucapnya, peningkatan juga terjadi pada pada belanja pegawai (6,32 persen, yoy) dan belanja barang (48,19 persen, yoy).

Alhasil, hingga Mei 2023, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) Regional Papua dan Papua Barat Daya mencapai level 31,68 persen dari alokasi anggaran tahun 2023.

Kakanwil DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto mengatakan, belanja K/L mengalami peningkatan capaian sebesar 26,93 persen (yoy) menjadi Rp2.691,25 miliar.

Kontribusi terbesar pertumbuhan realisasi tersebut bersumber dari belanja barang yang mencapai Rp1.043,12 miliar.

“Sebagian besar disumbang oleh penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya sebagai Prioritas Nasional,” terang Purwadhi Adhiputranto.

Serta, lanjut dia, penguatan pengawasan oleh Bawaslu menjelang Pemilu tahun 2024 melalui pembayaran honor dan dana operasional pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga ad-hoc pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Disusul belanja pegawai sebesar Rp986,81 miliar, merupakan konsekuensi rutin pembayaran gaji dan tunjangan PNS, TNI/POLRI seiring dengan adanya tambahan pegawai di Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai Daerah Otonomi Baru.

Di samping akselerasi belanja, ia juga menyarankan agar Pemda meningkatan kualitas belanja (spending better) yang berorientasi kepada hasil dan manfaat yang dirasakan secara inklusif.

Seperti untuk pemeratan pemulihan ekonomi dengan memfokuskan ke daerah pedesaan dan remote area.

“Hal ini didasarkan fakta 90 persen dari 219,07 ribu jiwa penduduk miskin di Papua Barat sebagian besar berada di daerah pedesaan yang terpencil,” tandasnya.

(*)