Jika TPP Tak Terealisasi, Dokter Spesialis di Jayapura Ancam Tak Terima Pasien di Luar 'Jam Kerja'

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Para dokter spesialis menjadikan Rabu (30/08/2023) hari terakhir untuk memenuhi tuntutan mereka saat unjuk rasa di kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Bawah, Kota Jayapura, Senin (28/8/2023).

Ketua Komite Medik RSUD Jayapura, dr Yunike Howay, mengatakan pemerintah diberi waktu tiga hari untuk merespons tuntutan para dokter spesialis itu.

Jika belum terpenuhi, ucapnya, para dokter akan bekerja sesuai jam ASN umum, pukul 08.00-17.00 WIT.

"Jika ada pasien di luar dari jam kerja yang seharusnya, biar nanti pemerintah yang tangani," ujar Yunike Howay di Jayapura, Senin (28/8/2023).

Sebelumnya, puluhan dokter spesialis dari tiga rumah sakit berunjuk rasa. Mereka dari RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa.

Baca juga: Begini Upaya Pemprov Papua Barat Penuhi Kekurangan Dokter Spesialis

Mereka menuntut tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Yunike mengatakan para dokter spesialis menuntut agar diberikan penghargaan sesuai Pergub Nomor 9 Tahun 2023, pasal 27.

"Kami adalah ASN yang bekerja dengan beban kerja yang berlebih dan pekerjaan kami bukan seperti ASN umumnya yang berkerja pukul 07.30-15.00," Yunike Howay.

Menurutnya, para dokter spesialis bekerja on call hingga di luar "waktu normal".

Ia mengatakan permintaan tambahan penghasilan pegawai itu pernah disampaikan ke pemerintah daerah.

"Kami sudah beraudensi dengan Plh Sekda Papua. (Beliau) sempat menjanjikan kepada kami akan dipikirkan bahwa dokter tidak akan menerima hak seperti ASN umumnya. Dokter memiliki kelebihan beban kerja," kata Yunike Howay.

Hingga 28 Agustus, ucapnya, pembayaran TPP sudah tertunda delapan bulan.

Baca juga: Puluhan Dokter Spesialis di Kota Jayapura Demo di Kantor Gubernur Papua, Tuntut TPP

Selama itu, para dokter spesialis itu mempertanyakan tambahan penghasilan pegawai ke Sekda Papua.

"Sudah dua kali (ke Sekda Papua) kemudian dengan Ketua DPR Papua satu kali, dan ketemu Kepala Biro Ortal satu kali. Tidak ada respons sehingga kami harus turun berdemo di depan Kantor Gubernur Papua,” ujar Yunike Howay.