BKKBN Papua Barat: Manokwari Bisa Jadi Model Intervensi Stunting

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat, Philmona Maria Yarollo menilai Kabupaten Manokwari bisa menjadi role model intervensi stunting bagi enam kabupaten lainnya.

Philmona Maria Yarollo menyebut, salah satu metode yang bisa dicontoh ialah penimbangan ulang yang dilakukan di seluruh Posyandu.

"Karena data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPBGM) berasal dari Posyandu," ungkapnya saat diwawancarai TribunPapuaBarat.com, Jumat (8/9/2023).

Baca juga: Kepala BKKBN Ajak Keluarga Refocusing Keuangan Rumah Tangga untuk Cegah Stunting

Baca juga: BKKBN Papua Barat Jajaki Kolaborasi dengan GKI Klasis Manokwari untuk Cegah Stunting

Philmona Maria Yarollo juga berharap gelaran Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang berjalan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat dikawal pemerintah daerah.

"Sehingga hasilnya tidak berbeda," ungkapnya.

Sekretaris Daerah Manokwari, Henri Sembiring mengatakan hasil SSGI pada 2022 mencatat 36,60 persen angka kasus stunting di Manokwari atau naik 9,70 poin dari Tahun 2021 yang mencatat 26,90 persen.

Dengan angka itu, Kemenkes RI menyatakan Manokwari perlu perhatian khusus dalam menangani stunting 2023.

Hasil kinerja penurunan stunting di Kabupaten Manokwari pada 2023 mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama se-Papua Barat.

Henri Sembiring memaparkan per Agustus 2023, dari 3.493 anak yang ditimbang, prevalensi menurun jadi 11,22 persen atau 392 anak. Itupun termasuk anak yang kurang gizi.

"Kami dapat dua motor sebagai apresiasi dan sudah kami serahkan ke Puskesmas yang terbaik dalam menangani stunting," ungkap Henri Sembiring.

Sementara itu, Henri Sembiring memastikan setiap kepala OPD diwajibkan menjadi orang tua asuh untuk tiga anak dalam menangani stunting.

Kewajiban itu menurutnya sesuai arahan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw untuk mempercepat penurunan stunting.

Ia sebagai Sekda Manokwari diwajibkan minimal memiliki lima anak asuh dan baik Bupati serta Wakil Bupati Manokwari diwajibkan menjadi orang tua asuh untuk 10 anak.

Adapun pada Rabu (6/9/2023), seluruh Puskesmas di Manokwari mendapat bantuan uang tunai untuk menangani stunting.

Setiap Puskesmas mendapatkan bantuan berupa uang senilai Rp 10 juta.

(*)