Berikut 7 Kesepakatan Strategis Hasil Rakerda Gubernur se-Tanah Papua yang Dipimpin Waterpauw

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menginisiasi rapat kerja daerah (Rakerda) Gubernur se-Tanah Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tenggah, Rabu (20/09/2023).

Peserta rapat itu terdiri dari para pimpinan dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tenggah, dan Papua Barat Daya.

Ketua Asiosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua, Paulus Waterpauw, mengatakan rapat itu bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional di daerah demi kemakmuran masyarakat di Tanah Papua.

Di antaranya program penanganan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Tanah Papua.

Sinergitas lain adalah dalam pengendalian inflasi di Tanah Papua, pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Baca juga: Paulus Waterpauw Harap Kepala Daerah se-Tanah Papua Dorong 4 Sektor Ini Agar Banyak Investor Masuk

Persoalan lain yang dibahas dalam Rakerda Gubernur se-Tanah Papua itu adalah kesiapan provinsi dalam proses Pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.

Dalam rapat yang sama, Paulus Waterpauw berharap tiap kepala daerah mendukung promosi potensi-potensi wilayahnya ke seluruh Indonesia dan mancanegara.

Tujuannya untuk untuk menggaet banyak investor untuk menanamkan modal dan membangun di Tanah Papua.

"Semua kepala daerah di Tanah Papua agar dapat memberikan kemudahan berinvestasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, membentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu," ujarnya.

Mantan Kabaintelkam Polri itu menyebut pemerintah akan bekerja sama dengan BPN untuk memastikan kemudahan dan insentif berinvestasi, terutama soal penyediaan lahan/lokasi investasi.

Baca juga: Tiga Kabupaten Tambah Kasus Stunting Papua Barat, Paulus Waterpauw: Perlu Kerja Keras

"Eksploitasi sumber daya alam hanya dengan tujuan semata-mata untuk kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan," ujar Paulus Waterpauw.

Berikut sejumlah kesepakatan dalam Rapat Kerja Daerah Ke-1 Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua :

1). Badan Hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir 2023.

2) Merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani dan mengkoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga dan memperhatikan aspirasi bupati dan wali kota melalui gubernur se-Tanah Papua