Kamis, 16 April 2026

Berita Papua Barat

Sering Dianggap Lembaga "Tidur", Begini Curhat Senator Rahaningmas di Momen 19 Tahun DPD RI 

Sesungguhnya, kami sudah banyak berbuat untuk kepentingan daerah sesuai slogan DPD RI

Tayang:
zoom-inlihat foto Sering Dianggap Lembaga "Tidur", Begini Curhat Senator Rahaningmas di Momen 19 Tahun DPD RI 
Tribunpapuabarat.com//Hans Arnold Kapisa
Senator Papua Barat dan Papua Barat Daya, M. Sanusi Rahaningmas memberikan keterangan kepada wartawan sesuai acara syukuran 19 Tahun DPD RI di Manokwari, Senin (2/10) petang. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Senator Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD), M Sanusi Rahaningmas buka suara di momen syukuran 19 tahun Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. 

Pada acara syukuran 19 tahun ini, Sanusi Rahaningmas, berharap masyarakat dan pemerintah daerah tidak memandang DPD RI sebagai lembaga yang 'tidur'.

"Kalau boleh jujur, saya katakan bahwa kami sudah banyak berbuat, hanya saja jarang dipublis," kata Rahaningmas kepada wartawan di sela-sela syukuran yang digelar sederhana di kantor DPD RI perwakilan Papua Barat di Manokwari, Senin (2/10) petang kemarin.

Baca juga: Ketimbang Kuliahkan Anak Papua ke Luar Negeri, Senator Filep Wamafma Sarankan Ini

Baca juga: Terima Audiensi DPRD Puncak, Senator Filep Wamafma Tanggapi Usulan Pj Bupati Harus Putra Asli Daerah

Sejak mengabdi sebagai Senator, kata Rahaningmas, ia mengakui bahwa cukup banyak menerima celoteh publik tentang kinerja DPD RI yang tidak nampak. 

Padahal, sebut Rahaningmas, DPD RI secara kontinyu dan dengan gigih terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di pusat. 

"Sesungguhnya, kami sudah banyak berbuat untuk kepentingan daerah, dan itu kami kerjakan sesuai dengan slogan DPD RI yakni, dari daerah untuk Indonesia," ujarnya. 

Karena kami bekerja independen atas kepercayaan dan pilihan masyarakat di daerah bukan bekerja dibawah kepentingan elit birokrat tertentu.

Kesempatan itu, Rahaningmas memohon doa dan dukungan masyarakat Papua Barat-PBD agar lembaga DPD RI diberikan kewenangan yang sejajar dengan DPR RI. 

"Kami harus punya kewenangan yang sejajar dalam rangka membahas berbagai persoalan krusial yang terkait dengan Rancangan Undang-undang APBN dan lainnya yang merupakan kewenangan bersama," katanya berharap. 

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved