Sederet Capaian dan “PR" Tiga Tahun Kepemimpinan Hermus Indou-Edi Budoyo di Kabupaten Manokwari

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Sederet capaian diiringi tantangan sedang dihadapi Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat yang telah berusia ke-125 tahun pada Rabu (8/11/2023).

Kabupeten Manokwari yang dijuluki Kota Injil, itu berulang tahun ke-125 ketika kepemimpinan Bupati Manokwari Hermus Indou dan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menginjak tahun ketiga.

Hermus Indou mengaku, ia dan jajaran Pemerintah Kabupaten Manokwari terus berupaya dengan segala sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga: Pemkab Fakfak Sekolahkan 44 Mahasiswa ke Poltekbang Jayapura, Untung Tamsil: Jaga Nama Baik

Baca juga: Pemkab Manokwari Siapkan Hampir Rp 10 Miliar untuk Program JKN

Terutama melalui pembangunan infrastruktur srategis yang bertujuan membenahi wajah Mnaokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat yang lebih representatif.

Ada lima program pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan, yakni revitalisasi Pasar Sangggeng, pembangunan ruang terbuka publik Lapangan Borarsi, pengembangan Bandara Rendani, peningkatan Jalan Soedjarwo Condronegoro, serta pembangunan Gedung Mambruk.

Hermus menilai, segala program pembangunan, itu bertujuan mendorong percepatan dan pertumbuhan pembangunan di Tanah Papua bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Serta, mengubah stigma negatif dan membangun persepsi masyarakat Nusantara secara positif terhadap Papua.

“Supaya masyarakat di luar sana jangan menganggap Papua itu daerah tertinggal dan terbelakang,” ungkap Hermus Indou saat memaparkan selayang pandang Kabupaten Manokwari kepada Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, bertempat di ruang sasana karya kantor Bupati Manokwari, Senin (6/11/2023) malam.

Selain pembangunan fisik, ucapnya, ia selaku Kepala Daerah Manokwari juga menaruh perhatian besar terhadap jaminan sosial bagi masyarakat.

Untuk itu, tiap tahun Pemda Manokwari selalu mengalokasikan dana dari APBD untuk subsidi iuran masyarakat bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Total APBD Kabupaten Manokwari (termasuk perubahan) tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,663 triliun.

Pada 2023, Pemda Manokwari membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp2,885 miliar untuk 21.358 pekerja rentan dan Rp763,164 juta untuk iuran 3.742 orang pekerja non-ASN atau honorer.

Data BPJS Ketenagakerjaan Manokwari mencatat, dari 85.713 total angkatan kerja di Manokwari, 69.319 tenaga kerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal yang serupa juga untuk progam JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Pada 2023, Pemda Manokwari menyubsidi Rp8,959 miliar untuk peserta JKN dari segmen penerima bantuan iuran APBD.

Data BPJS Kesehatan Cabang Manokwari per 1 November 2023, terdata ada 18.744 warga ber-KTP Manokwari termasuk peserta JKN dari segmen PBI APBD Kabupaten Manokwari.

Kabupaten Manokwari pun meraih penghargaan dari BPJS Kesehatan atas penyelenggaraan JKN.

“Kita (Pemda Manowkari) membayar sedikit asuransi kepada seluruh tenaga kerja kita baik formal maupun non formal, dan jaminan kesehatan tetapi manfaatnya sangat besar untuk masyarakat,” ujar Hermus Indou diwawancarai usai ramah tamah HUT ke-125 Manokwari, bertempat di ruang sasana karya kantor Bupati Manokwari, Rabu (8/11/2023).

Di sisi lain, lanjut Hermus, Kabupaten Manokwari masih terus berjibaku dengan percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim.

Angka kemiskinan Kabupaten Manokwari masih berkisar 19 persen dan angka prevalensi stunting berdasarkan data SSGI 2022 sebesar 36,60 persen.

Sepanjang 2023, Kabupaten Manokwari serius mengintervensi gizi 133 anak stunting.

Oleh sebab itu, Kabupaten Manokwari menerima penghargaan Dari Pemerintah Provinsi Papua Barat atas penanganan stunting terbaik di Provinsi Papua Barat.

“Kita berharap ke depan penanganan stunting harus dilakukan dari hulu dengan langkah pencegahan yaitu tidak menikah usia muda,” jelas Hermus Indou.

Penghargaan lain yang diterima Kabupaten Manokwari, yakni kabupaten terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Nusampua Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat (Nusampua).

Penghargaan diterima untuk kategori digitalisasi bidang ekonomi dan keuangan periode kerja 2022, dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) sebesar 127 persen.

Kendati begitu, ucap Hermus, salah satu pekerjaan rumah (PR) yang menanti Pemda Manokwari saat ini adalah dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan liar.

Ia pun mengakui, dampak kerusakan lingkungan yang kini nyata dirasakan akibat aktivitas tambang ilegal di Kali Wariori, Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, yaitu penurunan produktivitas pertanian.

Khususnya, penurunan produksi persawahan di Distrik Masni sebagai bagian dari kesatuan lumbung pangan di Kabupaten Manokwari, yakni dataran Warpramasi (Warmare, Prafi, Masni, Sidey).

Akibat Kali Wariori yang menjadi sumber air untuk irigasi pertanian tercemar aktivitas tambang emas ilegal, petani mengalami gagal panen.

Oleh sebab itu, ia mengaku, saat ini Pemda Manokwari berupaya melalui Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.

Guna melindungi lahan-lahan pertanian produktif di Kabupaten Manokwari terhadap alih fungsi lahan.

Sehingga, Kabupaten Manokwari dapat mencapai ketahanan pangan.

(*)