BPKP Papua Barat Gelar Workshop Bertajuk Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel

Dengan begitu, ucap Hermus, menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Hermus mengakui, peningkatan kapasitas aparat kampung terkait pengelolaan dana desa merupakan keniscayaan.

Untuk itu, ia mengapresiasi inisiatif BPKP Papua Barat dalam menyelenggarakan workshop bagi aparat kampung di Manokwari.

"Dengan kapasitas, pengetahuan, pengalaman yang baik dari aparatur pemerintah kampung kita ini, bisa membantu mereka untuk mengelola keuangan kampung dengan baik," ungkap Hermus Indou.

Kepala Perwakilan DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto memerinci, data yang tercatat di aplikasi OMSPAN per 31 Oktober 2023, dana desa yang sudah tersalur di Kabupaten Manokwari sebesar Rp116,253 miliar setara 89,14 persen.

Di samping ketertiban administrasi, Purwadhi Adhiputranto juga mendorong transparansi pengelolaan dana desa.

Serta mengajak tiap aparatur kampung di Manokwari berlomba-lomba meningkatkan kinerja yang diapresiasi penghargaan seperti anugerah desa wisata, desa digital, desa percontohan anti korupsi, dan lainnya.

Senada, Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat  Lepot Setyanto mengaku, untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang semakin baik, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi, baik instansi vertikal maupun horizontal.

(*)