Perry Warjiyo Kukuhkan Setian Jadi Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat: Sederet Tugas Menanti

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengukuhkan Setian menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat, Kamis (18/1/2024) siang.

Peresmian berlangsung di Gedung PKK dan Auditorium Provinsi Papua Barat, Manokwari.

Hadir dalam seremoni pengukuhan Kepala Perwakilan BI Papua Barat, ada Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere bersama Forkopimda Papua Barat dan perwakilan Pemda Papua Barat Daya.

Setian menggantikan Rommy Sariu Tamawiwy yang dua tahun lalu juga dikukuhkan Gubernur BI Perry Warjiyo sebagai Kepala Perwakilan BI Papua Barat.

Kini, Rommy Sariu Tamawiwy resmi menjadi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bangka Belitung.

Baca juga: BI Papua Barat Serahkan Bantuan Dana Penanganan Stunting Sebesar Rp 82,79 Juta

Gubernur BI menitipkan sejumlah tugas kepada Setian di BI Papua Barat selama tiga tahun ke depan.

Menurutnya, kepemimpinan Rommy Sariu Tamawiwy  telah meletakkan fondasi yang kuat ihwal manajemen internal.

BI Papua Barat juga dinilai tangkas dalam memastikan kebutuhan uang berkualitas terpenuhi di tengah masyarakat.

Ia berpesan kepada Setian agar meningkatkan upaya BI Papua Barat dalam mengendalikan laju inflasi pangan, memajukan ekonomi kerakyatan, dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Prioritaskan kesejahteraan masyarakat. Stabilisasi harga pangan karena itu kebutuhan dasar manusia,” kata Gubernur BI.

Baca juga: BI Papua Barat: Pertumbuhan Perekonomian 2023 On Track, Diprediksi Tetap Kuat pada 2024

Menurut dia, dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, BI Papua Barat dapat menjamin harga pangan terjangkau dengan menguatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Upaya pengendalian inflasi mencakup kerja sama pelaksanaan pasar murah dan sidak pasar yang dilaksanakan secara rutin di seluruh wilayah Papua Barat.

Ia menilai, di Papua Barat perlu dikuatkan aksi menanam pangan lokal oleh masyarakat setempat.

Hal ini sejalan dengan gerakan 5B yang kerap digaungkan Rommy Sariu Tamawiwy  saat mengemban Kepala Perwakilan BI Papua Barat.

Gerakan 5B itu adalah bangga menanam, menjual, membeli, memasak, dan memakan pangan lokal.

Untuk memajukan ekonomi kerakyatan, ia mengaku Gerakan Bangga Berwisata Indonesia bisa lebih digaungkan di Provinsi Papua Barat.

Sama halnya dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Papua Barat yang sebenarnya telah diimplementasikan di Papua Barat pada Mei 2023.

Baca juga: BI Papua Barat Dorong Pertanian Organik di Manokwari Lewat PETATAS untuk Kendalikan Inflasi

“Bisa juga dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas Kristiani,” ujarnya.

Ia berharap,  di era kepemimpinan Setian, BI Papua Barat dapat terus menghasilkan program-program pendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inovatif dan kolaboratif.

Sambil terus berkoordinasi dalam pengendalian inflasi secara efektif dan efisien melalui kerangka 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Inflasi gabungan kota Papua Barat yang relatif terkendali dan masih berada pada rentang target nasional, ucapnya, tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang terjaga antaranggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat.

Pada Desember 2023, inflasi gabungan kota Papua Barat tercatat sebesar 2,94 persen (yoy).

Tingkat inflasi gabungan kota Papua Barat berada pada rentang sasaran nasional, 3±1 persen.

Baca juga: BI Papua Barat Canangkan Lima Bangga Produk Lokal, Rommy Tamawiwy: Cegah Ketergantungan Beras

Pada periode yang sama, Kota Sorong juga tercatat sebagai kota dengan inflasi IHK terendah nasional dari total 90 Kota IHK.

“Bank Indonesia di daerah hadir untuk turut membantu dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang didukung oleh inflasi yang rendah dan stabil,” kata Perry Warjiyo.

Bank Indonesia Papua Barat mendorong laju perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor UMKM.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mendorong perekonomian daerah sehingga daya beli masyarakat dapat terus berkembang.

Dorongan ekonomi tersebut dilakukan melalui upaya pengembangan UMKM lokal dengan sistem klaster.

Caranya memberi bantuan dan dukungan non-material seperti pendampingan pengurusan izin usaha serta sertifikasi halal, pelatihan penulisan laporan keuangan.

Ada juga berbagai upaya lain yang diharapkan dapat direplikasi lebih luas dan menjadi standar baru UMKM.

Satu di antara program unggulan BI Papua Barat adalah program Kasuari yang mendorong UMKM di Papua Barat untuk dapat naik kelas menjadi pemain global.