Ali Baham Temongmere: Perlu Evaluasi Setelah Kewenangan SMA/SMK Pindah ke Kabupaten

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK se-Papua Barat.

Kegiatan berlangsung di Ballroom Restoran Oriestom Bay, Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Senin (20/5/2024) sore.

Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere dalam sambutan berharap para guru dapat menyampaikan kendala yang ditemui dalam masa transisi dari kewenangan provinsi ke kabupaten.

Baca juga: Pj Sekda Papua Barat Minta Kadis Pendidikan Bentuk Tim Percepatan Alih Kelola SMA/SMK ke Kabupaten

Baca juga: Bupati Freddy Thie Rapat Bersama Perwakilan Guru SMA/SMK se-Kaimana, Bahas Pelimpahan Kewenangan

"Kami minta masukan penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK setelah ada kewenangan agar ini diturunkan dari provinsi ke kabupaten," kata Ali Baham Temongmere.

Ali Baham Temongmere menyatakan pendidikan SMA dan SMK lebih efektif jika diserahkan kewenangannya ke kabupaten masing-masing.

"Tapi harus dievaluasi setelah dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Apakah betul tujuan pendidikan itu tercapai atau tidak," lanjutnya.

Ia berharap poin akses dan kualitas dapat dibahas dan dievaluasi lebih lanjut dalam rapat koordinasi itu.

Rapat koordinasi diharapkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan SMA dan SMK di Papua Barat.

Disisi lain, Ali Baham Temongmere menyebut saat ini Pemprov Papua Barat hanya memiliki dua kewenangan dengan Sekolah Luar Biasa, SMA Perbakatan Olahraga dan SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring mengharapkan rapat koordinasi akan memajukan pendidikan SMA dan SMK di Papua Barat.

Introspeksi kesalahan yang lalu dinilai Henri Sembiring bagian yang juga penting. Sehingga, kepala sekolah diminta mengikuti perkembangan zaman dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman bagi para siswa.

"Pemerintah Kabupaten Manokwari terus berupaya memberikan beasiswa untuk mewujudkan sekolah gratis dan bantuan lainnya sehingga anak-anak mendapat pendidikan layak," sebutnya.

Ketua Panitia Rapat Koordinasi MKKS SMA dan SMK se-Papua Barat, Naftali Rumbino menyebut kegiatan itu bertujuan mempererat dan menyatukan persepsi dalam menangani persoalan pendidikan di Papua Barat.

Rapat itu akan berlangsung hingga Rabu (22/5/2024) lusa.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Ketua BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Abdul Fatah dan para kepala dinas pendidikan kabupaten, para ketua persatuan guru serta kepala SMA dan SMK se-Papua Barat.

(*)