Lamek Dowansiba Sentil Seleksi Bintara Polri 2024 hingga Aksi Protes Warga di Papua Barat

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Tokoh pemuda Arfak Papua Barat, Lamek Dowansiba, berharap penyampaian aspirasi kelompok warga terhadap hasil seleksi Bintara Polri 2024 tidak menggangu ketertiban umum dan tugas pelayanan kepolisian.

Hal ini diungkapkan Lamek Dowansiba merespons aksi sekelompok warga yang melakukan pemalangan kantor Polsek dan fasilitas umum di wilayah Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak (Pegaf) belum lama ini.

Lamek Dowansiba meminta agar aksi protes itu kiranya menjadi perhatian Kapolda Papua Barat dan Kapolres jajaran sehingga tidak berdampak luas.

Baca juga: Adolop Kawey Kecewa Sejumlah Anak Asli Mansel Gugur Seleksi Bintara Polri 2024

Baca juga: Sejumlah Anak Mansel Tak Lulus Seleksi Casis Bintara Polri, Wenand Ainusi: Pemekaran untuk Siapa?

"Saya berharap bapak Kapolda Papua Barat dan Kapolres jajaran agar memberikan perhatian (respons) terhadap aspirasi kelompok warga dimaksud sehingga tidak terulang di kemudian hari," ujar Lamek Dowansiba kepada wartawan di Manokwari, Minggu (22/6/2024). 

Anggota DPD RI terpilih ini mengatakan, bahwa kuota afirmasi Otsus dalam penerimaan Bintara Polri maupun sekolah kedinasan lain harus disampaikan secara transparan sejak awal tahapan seleksi. 

Sehingga saat pengumuman hasil akhir tidak menimbulkan reaksi warga asli Papua dalam menuntut afirmasi yang diketahui sebagai (hak) sebagaimana amanat UU 2 Tahun 2021.

"Untuk ketentuan presentasi orang asli Papua (OAP) harus disampaikan secara transparan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan ketika kuota afirmasi kurang dari yang seharusnya," kata Lamek. 

Ia mengakui bahwa semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi sekolah kedinasan yang berlaku nasional, namun pemberlakuan khusus (afirmasi) yang berlaku di tanah Papua harus diutamakan.

"Tidak ada batasan bagi mereka yang dari luar untuk datang tes di Papua Barat, tetapi anak-anak asli Papua Barat harus diprioritaskan," ujarnya menambahkan. 

*Respons Polda Papua Barat*

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ongky Isgunawan mengatakan bahwa Kapolda dan Kapolres jajaran akan sangat menghormati setiap koreksi maupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam hal seleksi Bintara Polri. 

Namun kesempatan ini Ongky Isgunawan hendak meluruskan, bahwa penerimaan Bintara Polri tahun 2024 merupakan penerimaan reguler atau penerimaan umum dengan kuota 1000 orang. 

"Meski penerimaan reguler, tetapi bapak Kapolda Irjen Jhonny Isir sudah berupaya maksimal sehingga Mabes Polri menyetujui usulan 70 persen OAP dan 30 persen non OAP," tutur Ongky menjelaskan. 

Oleh karena itu, Ongky berharap peserta seleksi yang belum berkesempatan lulus tahun ini agar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi di tahun depan. 

"Sudah ada kebijakan yang luas biasa diperjuangkan oleh bapak Kapolda. 

Bagi orang tua dari adik-adik yang belum lulus, agar tetap tenang tidak terprovokasi hingga melakukan hal-hal yang kemudian berdampak hukum" ujarnya singkat. 

(*)