Jauh Panggang dari Api, Gabungan Fraksi DPR Papua Barat Desak Gubernur Evaluasi PT Padoma 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Gabungan fraksi DPR Papua Barat mendesak Gubernur Dominggus Mandacan agar mengevaluasi PT Papua Doberai Mandiri (Padoma).

Permintaan evaluasi terhadap lembaga komersil Pemda Papua Barat itu disuarakan juru bicara gabungan Fraksi DPR Papua Barat, Ferry Auparay.

"Gabungan fraksi DPR Papua Barat mendorong Gubernur Dominggus Mandacan agar mengevaluasi kinerja dan kontribusi PT Padoma bagi daerah," tegas Ferry saat menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi di sidang paripurna penetapan Ranperda pelaksanaan APBD 2024 di Manokwari, Senin (15/9/2025) malam.

Evaluasi dimaksud sebagai kontrol Pemerintah dan masyarakat atas "kesehatan" deviden PT Padoma sebagai satu-satunya perusahaan daerah (perusda) Papua Barat. 

"Karena PT Padoma menerima penyertaan modal besar, tapi dalam realisasi deviden justru hanya bisa menyetor Rp 100 juta ke kas Pemda Papua Barat," tegas Ferry Auparay.

Fraksi gabungan juga menyinggung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak statis atau bergantung pada sektor tertentu saja.

"Soal PAD kita (Papua Barat), pemerintah perlu menggali lebih jauh potensi ekonomi daerah yang berbasis kearifan lokal, pariwisata atau bahkan sektor kelautan dan perikanan," ujarnya.

Kualitas Belanja

Sementara dari sisi kualitas belanja daerah, Ferry Auparay menyebut perencanaan harus fokus pada program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar penyerapan.

Fraksi gabungan menekankan pembangunan infrastruktur dasar seperti, jalan, jembatan, listrik, air bersih dan internet menjadi prioritas dan merata.

"Sehingga wilayah pedalaman dapat menerima dampak dari program-program pemerintah daerah," bebernya.

Belanja Pendidikan dan Kesehatan

Berkaitan dengan kualitas belanja pemerintah daerah, gabungan fraksi DPR Papua Barat menegaskan bahwa program pendidikan dan kesehatan perlu mendapat porsi belanja yang lebih berkualitas.

"Termasuk beasiswa, dengan peningkatan kualitas guru, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan publik," tuturnya.

Untuk mendukung proses tersebut, kata Ferry diperlukan pula inovasi digital sistem keuangan daerah yang lebih transparan.