Yacob Fonataba Pastikan Intervensi Stunting di Papua Barat Tetap Jalan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat, memastikan terus melakukan intervensi agar target 14 persen ke bawah dalam penanganan stunting tercapai.

Pj Sekretaris Daerah Papua Barat, Yacob Fonataba menyatakan intervensi sudah dilakukan meskipun ia mengakui belum dapat menjelaskan lebih detail pekerjaan yang sudah berlangsung.

"Kita tetap jalan soal penanganan stunting. Nanti besok ikut rapat ya, nanti kita tampilkan datanya," kata Yacob Fonataba kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Baca juga: Tim Enam Pendataan Stunting di Mansel Papua Barat Mulai Aksi, Pastikan Data Seratus Persen

Baca juga: Berikut Gebrakan Pemkab Fakfak Papua Barat Wujudkan Prevalensi Stunting 14 Persen

Ia pun memastikan intervensi penurunan stunting masih sama seperti yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

"Karena target kita di tahun 2024 itu angkanya turun terus," sambungnya.

Sebelumnya, Yacob Fonataba menyatakan angka stunting di Papua Barat mencapai 24,86 persen.

Angka itu diharapkan menurun sesuai permintaan Presiden Joko Widodo. Dimana Presiden Jokowi meminta angka stunting turun di bawah 14 persen.

Diakui Yacob Fonataba, angka prevalensi stunting belum mencapai target karena terkendala sejumlah hal.

Pertama ialah masalah topografi. Dimana pihaknya kesulitan menjangkau daerah sasaran.

"Kita lagi berusaha untuk menjangkau semuanya agar menurunkan angka stunting itu," jelasnya.

Ia pun berharap kolaborasi Pemprov Papua Barat dan pemerintah kabupaten berjalan. Sehingga setiap kabupaten mempercepat intervensi ke sasaran.

Intervensi untuk menangani stunting disebut Yacob Fonataba melibatkan banyak pihak.

Diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan serta Dinas Peternakan.

Intervensi nyata yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Papua Barat yakni dengan melakukan imunisasi, bantuan makanan tambahan.

"Bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK provinsi serta mengikut sertakan Tim Penggerak PKK dan pemerintah daerah setiap kabupaten di Papua Barat," tandasnya.

(*)