BPN Papua Barat Launching Implementasi Layanan dan Sertifikat Elektronik di 9 Kantor Pertanahan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Papua Barat melaunching Implementasi Layanan dan Sertifikat Elektronik di sembilan Kantor Pertanahan.

Launching itu digelar di Gedung PKK Papua Barat, Komplek Perkantoran Gubernur Papua Barat dan dihadiri langsung Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, Rabu (17/7/2024).

Kepala Kanwil BPN Papua Barat, John Wiclif Aufa dalam sambutannya menyatakan sejauh ini baru satu kantor BPN di Kota Sorong yang telah melaunching sertifikat elektronik.

Baca juga: Harga Tanah di Mansel Papua Barat Naik Sepertiga Persen

Baca juga: Pertama di Tanah Papua, UNIPA buka Prodi Doktor Ilmu Pertanian

"Ditambah 9 kantor ini maka sudah menjadi 10 kantor launching layanan elektronik baik di Papua Barat dan Papua Barat Daya," katanya.

Sembilan kantor pertanahan disebutnya sudah siap melaunching implementasi layanan dan sertifikat elektronik.

"Semua ini kita bisa jalan untuk membangun daerah. Dan di tanah Papua baru kami di Papua Barat yang melaksanakannya," terang John Wiclif Aufa.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere menyatakan transformasi digital dalam pemerintahan atau e-government, pelayanan publik dapat menjadi lebih efisien, efektif dan transparan.

"Akan jadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah terutama di bidang pertanahan," jelas Ali Baham Temongmere.

Implementasi layanan elektronik dalam pertanahan, diharap dapat meminimalisir permasalahan pertanahan seperti resiko kehilangan, pencurian, pemalsuan dan kerusakan.

Implementasi layanan dan sertifikat elektronik dinilai Ali Baham Temongmere akan mewujudkan modernisasi layanan pemerintah di bidang pertanahan dan meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat luas.

Pemerintah daerah di Papua Barat kemudian diajak Ali Baham Temongmere memanfaatkan dan memahami layanan pertanahan berbasis elektronik itu dengan baik agar dirasakan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus berupaya mendukung transformasi digital ini dalam berbagai layanan yang ada di pertanahan," ungkapnya.

"Sertifikat analog ke sertifikat elektronik ini masyarakat jadi tidak takut dengan kehilangan," imbuh Ali Baham Temongmere.

(*)