Berikut Penjelasan Untung Tamsil Soal Pembayaran TPP ASN Pemkab Fakfak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Bupati Fakfak Papua Barat, Untung Tamsil menjelaskan soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah semestinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"TPP memang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. TPP ini kan merupakan rangsangan dalam menjalankan tugas-tugas negara dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata Untung Tamsil kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak Papua Barat, Rabu (17/7/2024).

Untung Tamsil menyebutkan, TPP diberikan disesuaikan dengan keuangan daerah sehingga ini menjadi hal yang sangat prinsip.

Baca juga: Jika TPP Tak Terealisasi, Dokter Spesialis di Jayapura Ancam Tak Terima Pasien di Luar Jam Kerja

Baca juga: Guru SD se-Manokwari Ancam Mogok Jika Pemkab Tak Bayarkan ULP, TPP dan Gaji 13

"Tentunya akan dilihat dengan seluruh kinerja aparatur ini, kebutuhan beban kerja dan lainnya," tuturnya.

Ia berharap apa yang pemerintah telah berikan sudah sesuai baik dengan beban kerja yang ada maupun tugas dan fungsi.

"Lalu di Fakfak ini kan, saya sudah pertegas, dan kondisinya di Fakfak ini ada yang tidak aktif pun tetap dibayarkan sehingga ini hal harus diperbaiki," tegasnya.

Oleh karena itu, dikatakan Untung Tamsil tugas dari berbagai OPD dan jajarannya harus bisa memantau dan ikut penilaian objektif sehingga tepat sasaran dan guna dalam pembayaran TPP.

"Misalnya dilihat dari kinerja, tingkat keaktifannya, ini menjadi penting sebagai ukuran," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memberikan dukungan dalam bentuk insentif untuk mendukung kinerja baik P3K Guru dan Kesehatan.

"Ini harus dimanfaatkan secara baik dan kami harap mampu mendorong saudara-saudara kita P3K untuk lebih aktif," tuturnya.

Sekadar diketahui, anggaran yang dikucurkan untuk TPP pada tahun 2024 sebanyak Rp 90 miliar lebih.

Sedangkan tahun 2023 lalu anggarannya mencapai 110 miliar lebih, untuk tahun 2024 mengalami penurunan karena ada penambahan P3K.

(*)