Ratusan Tenaga Honorer Mansel Papua Barat Sambangi Kantor BKPSDM, Ini Tuntutan Mereka

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANSEL - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) Papua Barat, menyambangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mansel, Senin (29/7/2024).

Pada kesempatan itu, para tenaga honorer menyampaikan tiga poin tuntutan.

Pertama, para tenaga honorer enam distrik di Mansel meminta kepada Pemkab Mansel untuk segera mengumumkan kuota 500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2021, bersama kuota 116 CPNS Formasi 2018.

Baca juga: Kisah Guru SMPN 18 Wasegi Indah Musa Wariki, 13 Tahun Jadi Honorer, Digaji Rp 50.000 Per Bulan

Baca juga: Markus Waran Tegaskan Pembayaran Gaji Guru Honorer Pemkab Mansel Tetap Manual

Kedua, para tenaga honorer meminta agar hak-hak mereka tidak dibawa kedalam kepentingan politik, mengingat 2024 ini merupakan tahun politik.

Pada point terakhir, tenaga honorer menekankan, apabila tuntutan pertama mereka tidak ditanggapi, maka tenaga honorer di enam distrik se-Mansel akan melakukan aksi demo damai besar-besaran.

Kordinator Perwakilan Tenaga Honorer Mansel Freddi Inden meminta agar Pemkab Mansel bisa segera mengumumkan kuota 500 PPPK dan 116 CPNS tersebut.

"Harus dikeluarkan secepatnya, sebelum Agustus sudah harus dikeluarkan," tuturnya.

Apalagi kata Freddi Pemkab Mansel sudah melaksanakan validasi data tenaga honorer untuk PPPK di enam distrik, 7 Juni sampai 5 Juli.

"Dan itu kami sudah fix semua. Ada tahapan persetujuan dan Pak Bupati dan juga melangkah pada Peraturan Bupati untuk mengikat. Jadi kami harap bupati segera tandatangani ini, untuk mengumumkan nama-nama ini," ucapnya.

"Kalau Manokwari dan Pegaf terkendala karena belum ada validasi, sedangkan kami di Mansel ini sudah," sambungnya.

Apalagi lanjut Freddi, ada kuota 1445 yang sedang menanti di tahun 2024 ini.

"Karena ada kuota besar untuk 2024, yang totalnya 1445, sehingga yang 500 dan 116 ini harus segera diumumkan. Kami harap bupati sebagai pengambil kebijakan untuk segera ambil langkah, sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," tutupnya.

(*)