Pilkada 2024
KPU Teluk Wondama Beri Bimtek Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada 2024 ke Badan Adhoc
Disebutnya, PPD di luar daerah kota di Teluk Wondama misalnya, memiliki jarak yang cukup jauh untuk menuju masing-masing kampung atau PPS.
Penulis: R Julaini | Editor: Libertus Manik Allo
TRIBUNPAPUABARAT.COM, WASIOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama menggelar Bimbingan Teknis Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pilkada Tahun 2024.
Bimbingan teknis yang digelar di Gedung Tutwuri SMP Negeri Wasior itu ditujukan bagi Badan Adhoc se-Kabupaten Teluk Wondama, Kamis dan Jumat (12-13 September 2024).
Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Teluk Wondama Marthein V Marani mengungkapkan, pihaknya wajib memberikan Bimtek Pengelolaan Dana Hibah untuk Badan Ad-hoc.
Baca juga: KPU Teluk Wondama Buka Pendaftaran Cerdas Cermat Kepemiluan, Ini Penjelasan Agustina Etina Menufandu
Baca juga: KPU Teluk Wondama Segera Umumkan Visi-Misi dan Program Kerja Bacakada 2024
"Karena Badan Ad-hoc di setiap distrik mengelola anggaran yang sudah dialokasikan. Maka mereka wajib menerima pemahaman terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran," ungkap Marthein Marani, Kamis (12/9/2024) siang.
"Karena mereka (Badan Ad-hoc) kelola anggaran adalah anggaran dana hibah," lanjutnya.
Selain itu, ia menyatakan Bimtek digelar untuk meminimalisir kendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah.
Dalam Bimtek, Marthein Marani mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari PPD berkaitan dengan transportasi.
Disebutnya, PPD di luar daerah kota di Teluk Wondama misalnya, memiliki jarak yang cukup jauh untuk menuju masing-masing kampung atau PPS.
Para PPD disebutnya berharap anggaran yang tersedia mencukupi kebutuhan untuk menuju ke setiap PPS di wilayahnya.
"Tadi juga banyak pertanyaan mengenai bukti-bukti (penggunaan anggaran) untuk transportasi, seperti apa yang harus mereka siapkan," jelasnya.
Ia menyebut, peserta Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah merupakan PPD yang berkaitan dengan keuangan.
"Ada staff pengelola keuangan PPD, sekretaris dan Ketua PPD serta satu operator," sebutnya.
Marthein Marani berharap karena setiap pengelola anggaran diawasi, PPD pengelola anggaran tidak sampai diperiksa.
Sebelumnya dalam pembukaan kegiatan, Pelaksana Harian Ketua KPU Teluk Wondama, Agustina Etina Menufandu, mengharapkan peserta Bimtek terus berkomunikasi jika tidak memahami pembuatan laporan penggunaan anggaran.
"Jika selama tahapan berjalan ada dana yang kalian gunakan dan mungkin kalian tidak pahami untuk membuat laporan atau ketika gunakan mungkin ada yang salah digunakan, mari datang. Kami di KPU ada sepanjang hari," tegasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.