Partai Ummat Dukung Penuh Ide Presiden Prabowo Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Partai Ummat Papua Barat mendukung penuh ide Presiden Prabowo Subianto, yang berpikir bahwasanya kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk efisiensi anggaran negara. 

Itu disampaikan dengan tegas Ketua DPW Partai Ummat Papua Barat, Jemmy Morin kepada TribunPapuaBarat.com melalui rilis di Manokwari Papua Barat, Minggu (15/12/2024). 

"Kami Partai Ummat menyambut baik gagasan ini mengenai wacana kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD untuk efisiensi anggaran negara," tuturnya. 

Baca juga: Ramai-ramai 6 Paslon Bupati di Papua Barat Sengketakan Hasil Pilkada 2024 ke MK

Baca juga: Angka Golput di Fakfak pada Pilkada 2024 Capai 13.067

Partai Ummat menilai ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan DPRD, dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara. 

"Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana kualitas Pilkada kita yang sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal," bebernya. 

Sehingga dikatakannya biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih. 

"Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus akan berefek pada gagalnya pembangunan yang bisa mensejahtrahkan rakyat. Logika Pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi. jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar Pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?," tanya Jemmy. 

Jemmy menjelaskan, bahwa ide One Man One Vote saat ini cenderung belum bisa diterapkan sepenuhnya, karena bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga SD saja. 

"Hal ini membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif. "One Man, One Vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi," jelasnya. 

Partai Ummat juga mengusulkan, agar verifikasi faktual bagi Partai yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan.

Sebab sambung Jemmy, membebani partai politik yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit karena semua Partai Politik dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka. 

"Partai Politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis-basis konsituen mereka yang tidak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia," tandasnya. 

Sehingga dikatakannya, venitikasi faktual yang ada sekarang ini seperti memaksa partai politik untuk “mengarang” mewakili karakteristik demografis tertentu. 

"Pada akhirnya, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka," tandasnya. 

Lanjut Jemmy mengatakan, bagi partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil Pemilu.