Pj Gubernur Papua Barat Janji Realisasikan Semua Program Kerja dalam APBD 2025

DPR Papua Barat menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 dalam Rapat Paripurna

TribunPapuaBarat.com/Fransiskus Irianto Tiwan
Suasana Rapat Paripurna DPR Papua Barat di Ballroom Niu Aston Hotel Manokwari, Selasa (17/12/2024) malam. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM,MANOKWARI – Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, berjanji untuk melaksanakan semua program kerja yang tertuang dalam APBD 2025.

"Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat yang sudah menetapkan APBD Papua Barat 2025. Setelah terima, kami konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat," katanya.

Tim yang mewakili pemerintah daerah, ucapnya, telah berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang penting dari perspektif masyarakat.

"Mohon maaf atas kekurangan yang ada, semoga yang saya sampaikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik," kata Ali Baham Temongmere.

DPR Papua Barat menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 dalam Rapat Paripurna di Ballroom Niu Aston Hotel Manokwari, Selasa (17/12/2024) malam.

Baca juga: Fraksi Golkar Minta Pemprov Papua Barat Fokuskan Sederet Hal Ini Pasca-Rapat Paripurna APBD 2025

 

Rapat itu dihadir Forkopimda dan Pimpinan OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat beserta 30 anggota DPR Papua Barat.

Dalam pandangan akhir fraksi, lima fraksi mengapresiasi kerja kolektif gubernur dan jajaran dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kelimanya adalah Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, NasDem Bersatu, Amanat Sejahtera, dan Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya.

Fraksi Nasdem Bersatu memberikan beberapa catatan untuk eksekutif, antara lain memprioritaskan pembangunan kantor DPR Papua Barat dan pelebaran jalan dengan melakukan pembebasan Jalan Esau Sesa hingga Maruni.

"Peningkatan jalan di ruas jalan provinsi di Siboru Fakfak menjadi prioritas dan meminta tambahan pagu anggaran kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah dari DBH Migas yang bernilai fantastis," kata Asri dari Nasdem.

Menurutnya, pemerintah harus selektif memberikan pagu anggaran untuk OPD teknis yang berpotensi memberikan pendapatan bagi Papua Barat.

"Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah berkontribusi besar bagi dana hasil migas sehingga pemerintah perlu mengalokasikan dana yang seimbang pula," katanya.

 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved