Pj Gubernur Papua Barat Janji Realisasikan Semua Program Kerja dalam APBD 2025
DPR Papua Barat menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 dalam Rapat Paripurna
Penulis: Fransiskus Irianto Tiwan | Editor: Tarsisius Sutomonaio
TRIBUNPAPUABARAT.COM,MANOKWARI – Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, berjanji untuk melaksanakan semua program kerja yang tertuang dalam APBD 2025.
"Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat yang sudah menetapkan APBD Papua Barat 2025. Setelah terima, kami konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat," katanya.
Tim yang mewakili pemerintah daerah, ucapnya, telah berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang penting dari perspektif masyarakat.
"Mohon maaf atas kekurangan yang ada, semoga yang saya sampaikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik," kata Ali Baham Temongmere.
DPR Papua Barat menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 dalam Rapat Paripurna di Ballroom Niu Aston Hotel Manokwari, Selasa (17/12/2024) malam.
Baca juga: Fraksi Golkar Minta Pemprov Papua Barat Fokuskan Sederet Hal Ini Pasca-Rapat Paripurna APBD 2025
Rapat itu dihadir Forkopimda dan Pimpinan OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat beserta 30 anggota DPR Papua Barat.
Dalam pandangan akhir fraksi, lima fraksi mengapresiasi kerja kolektif gubernur dan jajaran dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kelimanya adalah Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, NasDem Bersatu, Amanat Sejahtera, dan Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya.
Fraksi Nasdem Bersatu memberikan beberapa catatan untuk eksekutif, antara lain memprioritaskan pembangunan kantor DPR Papua Barat dan pelebaran jalan dengan melakukan pembebasan Jalan Esau Sesa hingga Maruni.
"Peningkatan jalan di ruas jalan provinsi di Siboru Fakfak menjadi prioritas dan meminta tambahan pagu anggaran kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah dari DBH Migas yang bernilai fantastis," kata Asri dari Nasdem.
Menurutnya, pemerintah harus selektif memberikan pagu anggaran untuk OPD teknis yang berpotensi memberikan pendapatan bagi Papua Barat.
"Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah berkontribusi besar bagi dana hasil migas sehingga pemerintah perlu mengalokasikan dana yang seimbang pula," katanya.
Sejumlah Warga Sempat Memalang Jalan di Depan Polsek Bintuni |
![]() |
---|
Hadiri Rapat Paripurna DPRK, Hermus Indou Janji Benahi Tata Kelola Keuangan Pemda Manokwari |
![]() |
---|
Hadiri Rakor Kredit Wilayah Sulampua, Melkias Werinusa: Ada Dua Kesimpulan dan Empat Rekomendasi |
![]() |
---|
DPRK Teluk Bintuni Gelar RDP dengan BKPP dan Pencaker OAP Soal CPNS |
![]() |
---|
BI Papua Barat Ajak Generasi Muda Cinta dan Paham Rupiah sebagai Simbol Kedaulatan Negara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.