DPRK Teluk Bintuni Gelar RDP dengan BKPP dan Pencaker OAP Soal CPNS
Ia dan kawan-kawan berkomitmen untuk mengawal proses pendaftaran CPNS formasi 2024 sampai dengan proses pemeriksaan administrasi.
Penulis: Syahrul Said Refideso | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Teluk Bintuni, Rabu (27/8/2025)
Kegiatan di ruang rapat DPRK Teluk Bintuni, Jalan Waisiri, Distrik Bintuni, itu juga melibatkan puluhan pencari kerja (pencaker) yang merupakan anak-anak asli Teluk Bintuni Papua Barat.
RDP dipimpin Ketua DPRK Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, didampingi Wakil Ketua II, Yasman Yasir, dan Wakil Ketua III, Budi Nawarisa.
Sebelumnya, para pencaker orang asli Papua (OAP) itu memprotes soal transparansi proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Kami apresiasi DPRK Teluk Bintuni yang telah memfasilitasi kami bersama BKD untuk mencari solusi terkait kuota 80 persen OAP (untuk CPNS)," ujar Koordinator pencaker OAP, Dominggus Orocomna, saat RDP.
Ia meminta BKD Teluk Bintuni agar memperpanjang masa pendaftaran CPNS formasi 2024.
Baca juga: Pertahankan Hak Afirmasi Seleksi CPNS 2024, Pencaker OAP Seruduk DPRK Teluk Bintuni
"Kami minta supaya pemerintah daerah memberikan kuota kepada OAP dalam (orang asli 7 suku Teluk Bintuni) 60 persen, OAP luar 20 persen, dan nusantara 20 persen" kata Dominggus Orocomna.
Ia dan kawan-kawan berkomitmen untuk mengawal proses pendaftaran CPNS formasi 2024 sampai dengan proses pemeriksaan administrasi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP) Teluk Bintuni, Sepnat Manikrowi, menyebut kuota 744 CPNS dibagi 80 persen CPNS OAP dan 20 persen CPNS nusantara.
"Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan ke Bupati Teluk Bintuni," katanya.
Menanggapi tuntunan pencaker OAP dari soal penundaan tes CPNS, Sepnat Manikrowi mengatakan BKPP Teluk Bintuni tidak punya kewenangan.
"Kami harus berkoordinasi lagi ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat dan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) melalui Bupati Teluk Bintuni," ujarnya.
Setelah rapat dengar pendapat itu, para pimpinan DPRK Teluk Bintuni langsung bertemu dengan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
rapat dengar pendapat
DPRK Teluk Bintuni
pencaker OAP
CPNS formasi 2024
Dominggus Orocomna
Teluk Bintuni
Papua Barat
| BI Papua Barat Ajak Generasi Muda Cinta dan Paham Rupiah sebagai Simbol Kedaulatan Negara |
|
|---|
| Buka FIRST KASUARI, Melkias Werinusa: Rupiah Identitas dan Simbol Kedaulatan Bangsa |
|
|---|
| Ramalan Cuaca Besok Kamis 28 Agustus di Papua Barat: Cek Wilayah yang Hujan |
|
|---|
| Massa Rusak Rumah Gubernur Papua Barat Daya, Anak-anak Sekolah Panik |
|
|---|
| DPRK Fakfak Desak 5 OPD Serius Tangani Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus |
|
|---|
![[FULL] Demo Buruh Kepung Senayan, Said Iqbal: DPR Parah, RUU Setahun Panja Doang, Kasihan Presiden](https://img.youtube.com/vi/TGRtOGQV2Z4/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.