Seprianus Frasawi Pastikan Aduan Forum Warga Terdampak Pembangunan SUTT Amban Berproses

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Papua Barat mengundang Forum Warga Terdampak Pembangunan Gardu Induk dan SUTT PLN di Amban, Manokwari, Papua Barat.

Pertemuan itu berlangsung di Kantor DPD RI Perwakilan Papua Barat, Jl Jenderal Sudirman Manokwari, Selasa (13/2/2025).

Undangan itu untuk menindaklanjuti pengaduan yang diberikan oleh forum tersebut pada tahun 2024.

Baca juga: Warga Manokwari Papua Barat Terdampak Pembangunan SUTT Amban Belum Capai Kesepakatan dengan PLN

Baca juga: Charles Warobai Khawatir Pembangunan SUTT 150kV di Amban Pengaruhi Kesehatan Warga

Kordinator Forum Warga Terdampak Pembangunan Gardu Induk dan SUTT PLN Charles Warobai berharap, agar pertemuan tersebut dapat memberikan solusi yang baik bagi warga yang terdampak. 

"Pertemuan ini kiranya DPD RI bisa membantu kami warga terdampak untuk mendapatkan solusi terbaik," ujar Charles saat diwawancarai TribunPapuaBarat.com.

Charles juga menekankan pentingnya solusi yang dapat mengatasi kekhawatiran warga terkait potensi bahaya dari radiasi listrik 150kv atau elektromagnetik.

Ia menambahkan, risiko robohnya menara SUTT atau putusnya kabel tegangan tinggi itu juga dapat membahayakan warga atau rumah mereka, baik saat ini maupun di masa depan.

Di sisi lain, Kepala Kantor DPD Perwakilan Papua Barat Seprianus Frasawi menjelaskan bahwa pengaduan tersebut saat ini sedang diproses secara administratif. 

Setelah proses administrasi selesai, hasilnya akan diinformasikan kepada Forum Warga Terdampak Pembangunan Gardu Induk dan SUTT PLN di Amban.

"Benar, pak. Saat ini sedang kami proses secara administrasi dan akan kami infokan kembali hasilnya," tulis Seprianus saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Dengan adanya undangan tersebut, warga berharap adanya tindakan yang lebih lanjut yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar pembangunan gardu induk dan SUTT PLN tersebut.

(*)