Tiba di Kantor Bupati, Honorer Non Database Suarakan Sudah Bekerja 2 Tahun Lamanya 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Tiba di Kantor Bupati Fakfak Papua Barat Distrik Pariwari, honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database berjumlah ratusan menyuarakan sudah bekerja 2 tahun lamanya sehingga harus diinput dalam database. 

Itu disuarakan para demonstran ketika bertatap muka langsung dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak, Achmad Pelu dan jajaran. 

"Kami sudah bekerja 2 tahun lamanya, sehingga kami harap didengar," ujar para demonstran berteriak di depan Kantor Bupati Fakfak. 

Baca juga: Polres Fakfak Kerahkan 61 Personel ke RTH Maruf Amin, Ini Penyebabnya

Baca juga: BREAKING NEWS Ratusan Honorer Pemkab Fakfak Longmarch, Siap Kepung Kantor Bupati

Mereka juga menyuarakan meminta admin penginput database untuk segera keluar menemui mereka. 

"Kami datang ini semua ada dari berbagai OPD baik pada 2 sektor penting yakni pendidikan dan kesehatan," kata Ratnasari saat berdemonstrasi. 

Dalam pamflet mereka juga bertuliskan meminta tanggung jawab dari BKPSDM Kabupaten Fakfak terkait nasib para tenaga honorer non database lingkup Pemda Fakfak. 

Pihaknya menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi serta menolak untuk dirumahkan.

Sebelumnya, ratusan honorer Pemda Fakfak Papua Barat melaksanakan longmarch atau berjalan kaki siap mengepung Kantor Bupati Fakfak di Distrik Pariwari. 

Pantauan TribunPapuaBarat.com Kamis (20/2/2025) ratusan honorer Pemda Fakfak mulanya berkumpul di RTH Ma'ruf Amin untuk berkumpul dan memulai aksi mereka. 

Selanjutnya mereka berjalan dikawal Kepolisian menuju Kantor Bupati Fakfak dengan membawa berbagai spanduk berisikan tuntutan atau aspirasi mereka. 

Dalam spanduk tersebut berisikan tulisan berbagai bentuk kekesalan mereka, di antara nasib honorer yang terancam dirumahkan dengan kebijakan terbaru.

"Kami harap ada perhatian karena kasian kondisi kita ini banyak sekali yang apabila kebijakan ini berlaku maka kami kemungkinan besar dirumahkan," sebut salah satu pengunjuk rasa yang namanya enggan disebutkan saat diwawancarai TribunPapuaBarat.com di Fakfak," katanya. 

Ia menyebutkan, mereka merasa perlu diperjuangkan nasibnya karena keberadaan honorer di lingkup Pemda Fakfak sangatlah penting.

"Kami datang rencana ke Kantor BPSDM dan ingin mengetahui secara pasti," ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya menuntut kepastian terkait dengan status di BKN dan menyuarakan agar diseriusi.

Sementara itu, 61 personel Kepolisian Resor (Polres) Fakfak Papua Barat dikerahkan mengamankan aksi demonstrasi ratusan honorer di lingkup Pemda Fakfak. 

Selain itu, turut dikerahkan anggota Brimob sebanyak 1 SST dan siaga Mako 1 SSK. 

Pantauan TribunPapuaBarat.com Kamis (20/2/2025) personel Polres Fakfak telah bersiaga sejak pukul 08.00 WIT di titik kumpul aksi RTH KH Ma'ruf Amin. 

Rencananya para demonstran akan melakukan long march dari RTH Ma'ruf Amin menuju Kantor Pemda Fakfak di Wagom, Distrik Pariwari. 

"Kami berharap, agar masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya bisa dengan tertib dan tidak ada tindakan anarkis," ujarnya. 

Dikatakannya, tentu pihaknya menjalankan tupoksi menjaga keamanan wilayah di Kabupaten Fakfak Papua Barat. 

"Kami tekankan untuk bisa tertib agar aspirasi yang disampaikan bisa berjalan aman dan lancar, demi kebaikan kita bersama," tuturnya. 

Ia juga menegaskan, siapa saja yang melakukan tindakan anarkisme akan diproses hukum. 

"Pada prinsipnya, kami akan melindungi massa yang menyampaikan pendapat di muka umum, namain kalau anarkisme maka akan diproses," jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, pihaknya menekankan kebebasan berpendapat di muka umum ialah hak demokrasi semua orang.

(*)