Mohamad Heremba Ingatkan SANTUN Soal Kepala OPD Pemkab Fakfak

"Lalu dalam ranah lingkup Kepala Dinas Pertanian misalnya pengembangan tanaman hidroponik, peruntukannya harus lebih cocok di Bomberai dan Karas karena di dalam kota lapisan tanah tipis," tuturnya. 

Lanjutnya mengatakan, pendekatan hidroponik perlu dilakukan di Fakfak agar menekan ketergantungan pasokan dari luar. 

"Jadi kan ada 32 program SANTUN, di mana perangkat lunak salah satunya ada memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan contohnya harus menggunakan gpa untuk mengukur kinerja pegawai," jelasnya. 

Pihaknya juga membeberkan persoalan di BKPSDM Fakfak di mana, aturan yang turun dari pusat tidak dijelaskan secara baik, tuntas dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai aksi kontra dari warga yang sebetulnya tidak memahami secara utuh informasi. 

"Kalau honorer ditambah sampai 3.000 lebih itu mau dibayar pakai duit dari mana, ini tentunya menjadi masalah mengapa Kepala Kepegawaian   tidak memberikan masukan atau saran kepada Bupati kala itu," ucapnya. 

Ia menekankan pula hal ini tidak boleh sampai terjadi pada masa pemerintahan SANTUN yang mengusung tagline perubahan. 

"Kemudian berlanjut ke Dinas Kesehatan, saya ada mendapatkan surat kaleng kalau ada masalah duit di mana dana yang peruntukannya untuk dana operasional namun dipakai oleh bendahara untuk bayar kegiatan dan program tahun lalu yang tertunda," katanya. 

Sehingga menurut hematnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak juga perlu menjadi catatan evaluasi dalam pemerintahan SANTUN karena tentunya ada dugaan penyalahgunaan dana operasional.

(*)