Berita Papua Barat

Soal Pembangunan Kantor DPR dan MRP Papua Barat, Ini Kata Dominggus Mandacan

"Memang menjadi pertanyaan bagi kita kenapa yang (daerah) lain sudah dibangun sedangkan kita tidak," tandasnya.

Penulis: R Julaini | Editor: Libertus Manik Allo
Tribunpapuabarat.com//Rachmat Julaini
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Selasa (8/4/2025), memberikan tanggapan terkait pembangunan kembali Kantor DPR dan MRP Papua Barat yang telah terbakar sejak Agustus 2019 silam. 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sejak terbakar pada 2019 lalu, Kantor DPR Papua Barat dan Kantor Majelis Rakyat Papua Barat belum dibangun kembali.

Ke dua gedung tersebut dibakar massa saat unjuk rasa anti rasisme pada 19 Agustus 2019 silam.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan sejumlah kantor dibakar massa pada saat unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Dominggus Mandacan Ingatkan Tak Ada Lobi Paket Proyek: Harus Penuhi Persyaratan

Baca juga: Tahun Depan, PUPR Papua Barat Anggarkan Pembangunan Kantor DPR Papua Barat dan MRPB

"Ada juga yang dibakar di Papua sana. Juga ada di Wamena. Ada juga pasar yang dibakar. Termasuk di Sorong," ungkap Dominggus Mandacan, Selasa (8/4/2025).

"Tapi semua sudah dibangun kembali. Jayapura sudah dibangun. Di Wamena juga sudah dibangun kembali. Pasar di Fakfak juga sudah dibangun dan Lapas di Kota Sorong sudah dibangun," lanjutnya.

Namun, Dominggus Mandacan mengakui dua kantor yakni Kantor DPR Papua Barat dan Kantor MRPB belum dibangun kembali.

Tetapi, ia mengatakan pihaknya sejak terjadinya kebakaran kantor, telah menemui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR disebutnya telah menerjunkan tim untuk menilai apakah bekas gedung dapat direnovasi.

 

"Hasilnya adalah tidak bisa. Sehingga gedungnya harus dibangun baru," akunya.

Ia memastikan pihaknya akan berjuang lagi dengan menemui kementerian maupun pejabatnya, untuk membahas pembangunan kantor DPR maupun MRP Papua Barat yang baru.

Dominggus Mandacan berharap pembangunan kantor baru DPR dan MRP Papua Barat dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

"Supaya mengurangi beban daerah. Karena ini (terbakarnya Kantor DPR dan MRP Papua Barat) akibat kerusuhan," jelasnya.

"Memang menjadi pertanyaan bagi kita kenapa yang (daerah) lain sudah dibangun sedangkan kita tidak," tandasnya.

(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved