Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Adat, Anggota DPRK Bintuni Minta Pemda Terapkan Blueprint

TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI -  Organisasi masyarakat sipil (ormas) dan tokoh pemuda Teluk Bintuni mendorong terbentuknya blueprint atau cetak biru dalam pengembangan mata pencaharian masyarakat adat berbasis pangan lokal.

Ketua Perkumpulan Panah Papua Sulfianto Alias mengatakan, dengan terbentuknya blueprint di lingkungan usaha masyarakat adat diharapkan dapat diadopsi pemerintah daerah (Pemda) Teluk Bintuni.

"Semoga blueprint ini dapat diterapkan oleh Pemda sehingga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat petani, serta pelaku usaha (UMKM, Koperasi dan Bumdes)," ujar Sulfianto Alias kepada media di Bintuni, Senin (14/4/2025).

Baca juga: 25 Stand UMKM Warnai Festival Pangan Lokal Papua Barat

Ia mengatakan, bahwa blueprint juga dapat membantu Pemda dalam perencanaan setiap program pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan kerangka kerja secara terperinci

"Blueprint juga dapat berkontribusi terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy dan Joko Lingara," kata Sulfianto Alias.

Ia mengatakan, bahwa potensi alam dan hasil pertanian masyarakat adat Teluk Bintuni  dapat dikelola secara berkelanjutan melalui perencanaan yang tepat seperti blueprint.

Baca juga: Polda Papua Barat dan Ormas Keagamaan Bakti Sosial di Kampung Bugis dan Maduraja Manokwari

"Karena banyak potensi alam kita yang  belum dikembangkan lebih jauh dan diperlukan dukungan pemerintah dalam pengembanganya sehingga memberikan manfaat bagi pelaku usaha di Bintuni," ujarnya

Adapun target pelaksanaan blueprint, yakni adanya kebijakan perlindungan pangan lokal tingkat kabupaten, dan peningkatan kapasitas petani di tingkat kampung melalui pembentukan kelembagaan (unit usaha).

Dengan demikian, kata Sulfianto,  pangan lokal di kampung maupun ibu kota kabupaten saling terkoneksi dan mendorong akses kelola masyarakat adat.

"Setelah blueprint ini jadi, pemda dapat mengimplementasikan dokumen tersebut dengan membentuk tim kerja terlebih dahulu  untuk mencapai target yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data SAIK+ (2025) perkiraan jumlah kepala keluarga orang asli Papua (OAP) di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 10.672 kepala keluarga, dan sekitar 90 persen kepala keluarga (OAP) ini bekerja sebagai petani. 

Baca juga: Bappelitbangda Teluk Bintuni Gelar Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029

"Jika berhasil dilakukan intervensi maka bisa berpotensi adanya peningkatan endapatan bagi setiap kepala keluarga sekitar 40 persen dari pendapatan rata rata setiap bulan dari pengelolaa pangan lokal," katanya.

Anggota DPRK Teluk Bintuni Roy Masyewi berharap pemberdayaan masyarakat OAP melalui pengelolaan pangan lokal kiranya menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati dalam program 100 hari kerja.

"Teluk Bintuni tidak hanya memiliki sumber daya gas tapi juga memiliki potensi pangan lokal yang juga merupakan salah satu kekayaan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Rapat di DPRK Teluk Bintuni, Pengusaha OAP Pertanyakan Paket Masyarakat Rp 50 Miliar

Selain pangan lokal, lanjut Roy, perlindungan hutan adat juga perlu mendapat perhatian pemerintah sehingga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat.

"Harapan saya pemerintah daerah, DPRK dan juga pemerhati masyarakat adat di negeri ini dapat mendukung kegiatan pengembangan pangan lokal pada 22 April 2025 mendatang," ujarnya.