Wagub Lakotani Harap BPKP Papua Barat Kawal Program Pemprov dan Pemkab Agar Tidak Menyimpang

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, Eko Hery Winarno di Auditorium PKK Papua Barat, Selasa (15/4/2025) sore.

Pengukuhan ini dihadiri Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan Taufik Purwanto, Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Saiba, Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara serta sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Papua Barat.

Mohamad Lakotani mengharapkan BPKP Papua Barat yang dikepalai Eko Hery Winarno akan mewujudkan tata kelola pemerintahan. 

Baca juga: BPKP Papua Barat Dijadwalkan Audit Dugaan Korupsi Penyaluran Beras ASN Bintuni

Baca juga: Sinergi BPKP dan Kanwil DJPb Dorong Pemda Dua Provinsi Percepat Penyerapan Anggaran 

Khususnya dalam tata kelola keuangan dan pembangunan daerah serta manajemen resiko akan mendapatkan perbaikan signifikan.

“Termasuk tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten di Papua Barat,” harapnya.

Pembangunan wilayah Papua diharapkan mempercepat pencapaian pembangunan daerah Papua menuju Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif.

Lakotani mengingatkan, rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ditujukan untuk memperkuat infrastruktur dasar. 

Pengembangan wilayah seperti akses air minum yang aman, sanitasi yang layak, layanan kesehatan yang cepat dan tepat serta pendidikan yang berkualitas juga konektivitas serta infrastruktur dasar lainnya yang berfokus pada 10 provinsi termasuk Provinsi Papua Barat.

“Program prioritas tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama di Papua Barat seperti persentase kemiskinan yang cukup tinggi, belum optimalnya kualitas pendidikan dan kesehatan termasuk penanganan stunting serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional,” tegasnya.

Ia berharap peran dan kontribusi Perwakilan BPKP Papua Barat di bawah kepemimpinan Eko Hery Winarno.

“Semoga BPKP dapat terus mengawal dan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan Pemprov Papua Barat dan pemerintah kabupaten di Papua Barat berjalan baik sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya.

Ia mengakui peran BPKP dalam memberikan rekomendasi strategis dalam setiap kebijakan dalam program yang berjalan sangat penting. Selain itu, bimbingan dan pendampingan BPKP diperlukan agar setiap program dan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak maksimal dalam capaian Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat dan Papua Barat Produktif.

(*)