Sinergi BPKP dan Kanwil DJPb Dorong Pemda Dua Provinsi Percepat Penyerapan Anggaran 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat beserta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) Manokwari melaksanakan tatap muka bersama kepala perwakilan BPKP Papua Barat di Manokwari. 

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan pada pertemuan tersebut, para pihak membahas sejumlah kerja sama untuk berkontribusi dalam percepatan pembangunan di Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pertemuan itu juga membahas tentang pengawasan pelaksanaan otonomi khusus Papua, koordinasi pelaksanaan anggaran, dan rencana pelaksanaan rapat koordinasi.

"Rencana rapat koordinasi nanti, dalam rangka membahas ketaatan dalam penyetoran penerimaan negara (PPN, PPh) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat-PBD," ujar Purwadhi melalui siaran pers, Selasa (23/4/2024). 

Baca juga: DJPb Papua Barat: Penerimaan Negara Hingga Februari 2024 Rp 323,53 Miliar

Menurutnya, Kanwil DJPb dan KPP Pratama Manokwari perlu terus menjalin kerja sama dan bersinergi dengan BPKP untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran pembangunan.

"Termasuk dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua," ujar Purwadhi Adhiputranto. 

Selain itu, KPP Pratama Manokwari juga memerlukan bantuan dan kerja sama BPKP dalam mendorong dan selalu mengingatkan pemerintah daerah di wilayah Papua Barat-PBD untuk memenuhi kewajiban terkait penerimaan negara.

"Yaitu dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak pusat (PPN dan PPh)," katanya.

Baca juga: Kanwil DJPb Papua Barat Intens Sosialisasi dan Teken Komitmen Anti Korupsi Jaga Integritas Pejabat

Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat, Lepot Setyanto, mengatakan siap membantu, bekerja sama, dan mendukung Kanwil DJPb Papua Barat, KPPN Manokwari, serta KPP Pratama Manokwari.

"Kami siap membantu dalam hal pengawalan pada Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat-PBD dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan, mendorong percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran," ujarnya.

BPKP juga siap mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua.

"Kami juga akan terus mendorong dan mengingatkan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban terkait penerimaan negara dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak pusat (PPN dan PPh)," kata Lepot Setyanto.