Berita Papua Barat
Terpilih Jadi Ketua KKP Papua Barat, Asri: Langkah Awal Kita Pendataan
"Insya Allah, kita KKP akan jadi contoh bagi pilar-pilar KKSS dalam hal pendataan warga," ucapnya.
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) Papua Barat sukses menggar musyawarah wilayah (Muswil) I.
Kegiatan itu berlangsung di Oriestombay Hotel Manokwari, Sabtu (3/5/2025).
Muswil itu juga menetapkan Asri sebagai Ketua KPP Papua Barat.
Baca juga: Samaun Dahlan Hadiri Halal Bihalal KKSS Fakfak: Pererat Silaturahmi dan Solidaritas
Baca juga: Muswil I KKP Papua Barat, Arsi Terpilih Aklamasi
Asri terpilih secara aklamasi setelah tujuh Badan Pengurus Daerah (BPD) KKP se-Papua Barat menyatakan dukungan.
"Saya harus tegaskan dulu, terbentuknya KKP bukan karena perseteruan atau tandingan KKSS. KKP merupakan pilar dari KKSS," jelas Asri dengan tegas saat diwawancarai wartawan usai muswil tersebut.
Menurut Asri, langkah awal yang bakal dilakukan pengurus KPP Papua Barat ada pendataan warga Pinrang.
"Pastinya kami juga akan konsolidasi dan penguatan pengurus struktur," ungkap pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR Papua Barat itu.
Lanjut Asri, pendataan penting untuk dilakukan.
Sebab sambung Asri, organisasi tanpa data yang valid itu tak akan berjalan maksimal.
"Kami tentunya selesai muswil ini akan menginstruksikan BPD KKP di tujuh kabupaten untuk melakukan pendataan," ucapnya.
Asri mengakui, selama ini pihaknya tak memiliki data yang valid soal jumlah warga Pinrang di Papua Barat.
Olehnya itu, momentun ini akan digunakan untuk memastikan jumlah warga Pinrang di Papua Barat.
"Insya Allah, kita KKP akan jadi contoh bagi pilar-pilar KKSS dalam hal pendataan warga," ucapnya.
Asri menambahkan, di bawah kepemimpinannya tak ada lagi warga Pinrang di Papua Barat yang ber-KTP Papua Barat.
"Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait soal pendataan," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KKSS Papua Barat Nur Jaya mengingatkan warga Pinrang di Papua Barat untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan.
Selain itu sambung Nur Jaya, menjalin dan menjaga hubungan toleransi sesama warga Papua Barat.
"Kolaborasi dan pemerintah dalam membangun Papua Barat," katanya.
Nur Jaya juga menegaskan, pendataan warga juga wajib dilakukan.
Sebab, melalui data yang valid organisasi akan berjalan maksimal.
"Ini yang harus dilakukan KKP Papua Barat," pungkasnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.