Berita Papua Barat

Ajak Semua Pihak Dukung Pembangunan dalam Bingkai NKRI, Dominggus Mandacan Siap Dialog dengan KNPB

Semua harus mendukung pemerintah, mau dia dari kelompok mana, mari sama-sama dukung program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat

Penulis: R Julaini | Editor: Hans Arnold Kapisa
TribunPapuaBarat.com/Rachmat Julaini
GUBERNUR - Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan diwawancarai media di Manokwari, Kamis (29/5/2025). Gubernur Dominggus Mandacan mengajak semua pihak (tanpa terkecuali) untuk mendukung pembangunan Papua Barat dalam bingkai NKRI 

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan mengajak semua pihak untuk mendukung program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat.

Dikatakan Dominggus Mandacan merespons gerakan sejumlah kelompok yang masih menujukkan sikap perbedaan ideologi terhadap tujuan pembangunan Papua Barat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Semua harus mendukung pemerintah, mau dia dari kelompok mana, mari sama-sama dukung program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Dominggus Mandacan kepada media di Manokwari, Kamis (29/5/2025) lalu.

Dominggus Mandacan, juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan kelompok tertentu yang belum memiliki kesamaan presepsi dalam bernegara [Indonesia].

Baca juga: Dominggus Mandacan Launching Program Papua Barat Cerdas dan Produktif

Dialog disebutnya juga dibuka kepada kelompok seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dominggus Mandacan mengatakan pemerintah melalui semua program maupun kebijakan [mungkin] selama ini tidak mengakomodir kepentingan kelompok dimaksud.

"Ini kan tidak perlu kita ribut. Datang saja ke pemerintah dan beri tahu bahwa, ada kerja atau program maupun kinerja yang tidak tepat, datang dan beri masukan," kata Dominggus Mandacan.

Dominggus Mandacan mencontohkan jika KNPB meminta pembangunan jalan, hal itu bisa dibangun secara bertahap.

Termasuk juga untuk program pendidikan maupun hak ulayat adat yang perlu diperhatikan.

"Supaya kita lihat dan kita bisa programkan. Bisa dipertimbangkan," lanjutnya.

Namun dirinya tetap meminta KNPB tidak perlu melakukan keributan.

Baca juga: Gerindra Desak Roling Jabatan di Papua Barat: Demi Wujudkan Janji Politik DOAMU

"Kita bisa buka ruang dialog untuk bisa kita bicara. Sehingga ketidakpuasan mereka [KNPB] terhadap kerja pemerintah seperti apa, bisa kita lihat," jelas Dominggus Mandacan.

Dirinya menyebut jika hal-hal yang tidak memuaskan dalam program kerja kabupaten dapat diselesaikan oleh pemerintah kabupaten. Begitupun juga dengan pemerintah provinsi.

"Tapi yang kita harapkan tidak boleh ribut-ribut. Karena itu akan menghambat percepatan pembangunan di Papua khususnya Papua Barat," terangnya.

Jika tetap memilih jalan keributan, Dominggus Mandacan menilai hal itu akan berdampak pada berhadapannya KNPB dengan aparat keamanan.

"Itu yang kita tidak harapkan terjadi," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved