Tanggapi Putusan MK, DPR RI Pertimbangkan Pemisahan Pemilu Legislatif dan Eksekutif

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Komisi II DPR RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Pemisahan kedua pemilihan itu diterapkan mulai 2029 dengan jeda 2 tahun hingga 2,5 tahun setengah tahun.

Komisi II DPR RI pun sedang mempertimbangkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan anggota DPRD digelar lebih dahulu dibanding pemilu nasional. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan skema itu merupakan satu di antara opsi yang dikaji untuk menata tahapan pemilu yang lebih efektif, efisien, dan demokratis. 

Komisi II, ucapnya, pun sedang mengkaji model pemisahan pemilu secara horizontal dan vertikal.

Pemisahan secara horizontal adalah memisahkan pemilu eksekutif dan legislatif. 

Baca juga: MK Pisahkan Pemilihan Nasional dan Daerah Mulai 2029, Pengamat: Pemilih Bisa Langsung Koreksi Parpol

"Pemilu eksekutif bisa dilakukan serentak mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden serta pilkada provinsi dan kabupaten/kota," kata Aria Bima dalam siaran pers, Minggu (29/6/2025).   

Pemilu legislatif meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan serentak, tetapi berbeda tahun dengan pemilu eksekutif.

Pemisahan secara vertikal adalah memisahkan pemilu di tingkat pusat dengan pemilihan di daerah.

Pemilu tingkat pusat digelar lebih dulu yang mencakup pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD.

Setelah itu, baru digelar pemilihan serentak di daerah yang meliputi pemilihan kepada daerah dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Komisi II DPR RI terus mengkaji skema yang paling tepat dan paling realistis," kata Aria Bima.

Menurutnya, pada pemilu sebelumnya terjadi tumpang tindih antara pilkada, pileg, dan pilpres.

Baca juga: MK Putuskan Pemilihan Suara Ulang Pilkada Papua 2024, Diskualifikasi Yermias Bisai

"Itu menghasilkan ekses yang cukup besar, bahkan muncul istilah pilkada rasa pilpres. Dampak kemenangan di Pilpres pun turut memengaruhi koalisi politik dalam pilkada," ujar Aria Bima.