Martha Paskalina Frasawi Soroti Dana Otsus Papua: Wajib Dikelola Baik dan Prioritaskan OAP

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Martha Paskalina Frasawi, angkat suara terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diterima oleh pemerintah kabupaten.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus dipandang sebagai tanggung jawab besar yang penggunaannya wajib diawasi secara ketat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

“Dana Otsus bukan hanya sekedar angka dalam APBD. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaannya transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada mereka yang memang berhak menerimanya,” ujar Martha Frasawi saat dihubungi via seluler Rabu (9/7/2025).

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren Soroti Pengelolahan Dana Otsus di Papua Barat

Baca juga: Ribka Haluk Ultimatum Kepala Daerah se-Tanah Papua Soal Penyaluran Dana Otsus

Politisi PKB tersebut juga menyoroti pentingnya keberpihakan nyata kepada OAP dalam berbagai aspek penerimaan manfaat dari Dana Otsus.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga pemberdayaan sosial dan budaya.

Ia mengingatkan, bahwa salah satu amanat dari Otsus adalah mempersempit ketimpangan dan membuka ruang yang lebih luas bagi OAP untuk tumbuh dan berkembang di atas tanahnya sendiri.

“Dana ini harus betul-betul menjadi instrumen keadilan sosial. Maka dari itu, kami di DPRK akan terus mendorong agar kebijakan dan program yang bersumber dari Dana Otsus memberi ruang prioritas bagi anak-anak asli Papua, baik dalam bentuk beasiswa, bantuan usaha, maupun pelibatan aktif dalam kegiatan pembangunan,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya Dana Otsus agar benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan pertanggung jawaban.

“Kita tidak boleh main-main dengan amanah ini. Masa depan generasi Papua dipertaruhkan,” tutupnya.

(*)