Prof Jhonni Marwa: Pendidikan Gratis Harus Didukung Akses dan Infrastruktur yang Layak

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Prof Jhonni Marwa, menyambut positif rencana penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Manokwari. 

Namun, ia menekankan bahwa program ini harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai agar benar-benar memberi dampak nyata bagi peserta didik.

“Pendidikan gratis tentu merupakan langkah yang positif, terutama bagi anak-anak usia sekolah di daerah ini. Tapi harus disadari bahwa pembebasan biaya seragam, sepatu, atau uang komite saja belum cukup,” ujar Prof Jhonni saat diwawancarai Tribun di UNIPA, Manokwari, Papua Barat, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: Sikapi Program Pendidikan Gratis di Fakfak, UMKM Penyedia Pakaian Sekolah Lakukan Penyesuaian

Baca juga: Nahrul Hayat Rumbara: Pendidikan Gratis di Kaimana Sejak 3 Tahun Lalu

Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal penghapusan biaya, tetapi juga menyangkut akses yang layak menuju sekolah. 

Ia mencontohkan, kondisi di wilayah Mandopi, di mana banyak anak harus menempuh jarak yang jauh karena belum ada sekolah di sekitar tempat tinggal mereka.

“Kalau tidak ada sekolah di Mandopi, maka perlu ada transportasi atau biaya khusus agar siswa bisa menjangkau sekolah. Jika tidak disiapkan, maka program ini tidak akan maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Prof Jhonni menegaskan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur bukan hanya gedung sekolah, melainkan juga lingkungan belajar yang aman, transportasi yang mendukung, serta jarak tempuh yang terjangkau bagi siswa.

“Lingkungan sekolah harus mendukung. Jika terlalu jauh dan tidak aman, maka anak-anak akan kesulitan. Ini harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan gratis,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam dan sepatu memang sudah menjadi hal umum melalui alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana BOS.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan unsur inovatif dalam program pendidikan gratis agar terasa berbeda dan lebih berdampak.

Prof. Jhonni menyarankan agar pelaksanaan program pendidikan gratis ini dievaluasi secara berkala dan dimasukkan dalam dokumen pembangunan daerah.

“Karena ada dana negara yang digunakan, maka perlu ada indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, berapa persen anak yang terbantu, peningkatan kehadiran, hingga pengurangan angka putus sekolah,” tuturnya.

FKIP UNIPA, lanjut Prof Jhonni, telah menjalin kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas guru. 

Di antaranya, Pemkab Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak (Pegaf) telah mengirimkan guru-guru mereka untuk mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di FKIP UNIPA.