Pedagang OAP Fakfak Non-Database Pasar Thumburuni Tuntut Hak Kesulungan

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Pedagang Orang Asli Papua (OAP) Non-Database Pasar Rakyat Thumburuni menuntut hak kesulungannya.

Tuntutan itu dikemukakan kala pedagang OAP non-database Pasar Thumburuni beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak pada Selasa (29/7/2025).

Pantauan TribunPapuaBarat.com, pedagang OAP berjalan kaki alias longmarch menuju DPRK untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Baca juga: Belum Diresmikan, Pasar Thumburuni Fakfak Mulai Dikotori Ludah Pinang

Baca juga: Pemda Fakfak Diminta Perhatikan Skema Penempatan Pedagang di Pasar Thumburuni

Pedagang OAP Non-Database meneriaki aspirasi di mana menginginkan untuk bisa mendapatkan tempat, atau lapak berjualan di Pasar Rakyat Thumburuni menjelang peresmian.

Tak lama kemudian, Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw keluar ruangan menemui para pedagang dan akhirnya disepakati sebanyak 6 orang yang masuk ke dalam ruang sidang untuk melakukan pertemuan.

"Kami datang ke DPRK terkait pembagian los di Pasar Thumburuni, di mana disampaikan petugas Disperindag katanya orang Mbaham Matta Fakfak yang diprioritaskan," kata Lusia Patiran dikutip Tribun.

Dikatakannya, pada saat pelaksanaan relokasi Pasar Rakyat Thumburuni yang dipanggil paling banyak duluan adalah pedagang dari suku lain.

"Sehingga kami meminta, OAP Mbaham Matta didahulukan (diprioritaskan) sebagaimana yang disampaikan Disperindag, kami perlu solusi," ujarnya sambil menitikkan air mata.

Mama-mama OAP Mbaham Matta juga meminta dengan tegas agar keterwakilan marga juga harus ada sebagai bentuk representasi.

"Karena kami juga anak negeri (Fakfak), kami minta keadilan, jangan hanya marga-marga tertentu saja," tandasnya.

Pihaknya juga menagih janji dari anggota DPRK perwakilan kaum perempuan terkait nasib mereka yang pernah dijanjikan saat kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Fakfak, Muhamad Amin Samay di dalam forum menyampaikan pertemuan ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk membicarakan soal penempatan Pasar Rakyat Thumburuni Fakfak.

"Kami di Komisi II bersifat kontrol penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Fakfak tetapi kembali lagi pada Disperindag," tuturnya.

Di lain sisi, Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw menyampaikan pemahaman kepada para pedagang bahwasanya Pemerintah itu tentu sudah mengatur sebaik mungkin agar mendapatkan tempat dengan adil.

"Dengan jumlah los yang ada tentu Pemerintah pada prinsipnya tersebut mengatur agar dapat dibagi secara merata," tuturnya.

Lanjutnya mengatakan, Pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini karena akan diatur dengan baik.

(*)