Kinerja dan PNBP Meningkat, Kementerian Hukum Prioritaskan Program Presiden
"Kenaikan capaian pelayanan kekayaan intelektual dipengaruhi transformasi digital," kata Supratman Andi Agtas.
lihat foto
TRIBUNPAPUABARAT.COM - Capaian Kementerian Hukum (Kemenkum) periode April-Juni 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum menyelesaikan 3.163.862 permohonan dari total 3.176.756 permohonan terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan capaian itu naik dibandingkan pada triwulan II 2024, dari 98,44 persen menjadi 99,59 persen.
Dari keseluruhan layanan itu, Kemenkum memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 271.349.516.152 atau naik 1,04 persen dibandingkan triwulan II 2024.
Dalam pelayanan badan usaha, ucap Supratman Andi Agtas, selama triwulan II 2025, Kemenkum fokus mendukung program Presiden Prabowo untuk mendirikan Koperasi Daerah Merah Putih.
Kemenkum telah memfasilitasi pendaftaran 80.081 Koperasi Desa Merah Putih sebagai badan hukum.
Sepanjang April-Juni ini, Kemenkum juga menyelesaikan proses naturalisasi empat atlet sepak bola putri; Felicia de Zeeuw, Iris de Rouw, Isa Warps, dan Emily Nahon.
Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar Sosialisasikan Layanan Apostille di Universitas Caritas Indonesia
Di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum menerima 82.661 permohonan KI yang terdiri dari 41.855 permohonan hak cipta dan 33.613 permohonan merek.
Permohonan lainnya adalah paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta mutasi dan lisensi.
Total ada 192.187 penyelesaian permohonan kekayaan intelektual pada semester I 2025. Pada periode yang sama tahun lalu hanya terselesaikan 109.326 permohonan.
Dari layanan kekayaan intelektual, Kemenkum memperoleh PNBP triwulan II Rp 240.858.057.844 atau naik 11,24 dibandingkan triwulan II 2024 yakni Rp 216.502.871.826.
"Kenaikan capaian pelayanan kekayaan intelektual dipengaruhi transformasi digital yang mempercepat keseluruhan proses pelayanan KI," kata Supratman Andi Agtas.
Di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum sedang menyiapkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Nasional.
Selama triwulan II, RUU KUHAP berada dalam tahap penyusunan DIM. Pada Juli, DIM dibahas bersama DPR.
| Kemenkum Papua Barat Harmonisasi Raperda dan Ranperbup Raja Ampat |
|
|---|
| Kanwil Kemenkum Pabar Dampingi Komisi XIII DPR RI Kunjungi Lapas Manokwari |
|
|---|
| Kakanwil Kemenkum Papua Barat Hadiri Pelantikan Anggota DPR Papua Barat |
|
|---|
| Menteri Hukum RI Perkenalkan Protokol Jakarta di Forum BRICS |
|
|---|
| Kanwil Kemenkum Pabar Janjikan Layanan Hukum Makin Mudah untuk DKPP Mansel |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.