Hanya 2 OPD Lampirkan Data LKPJ 2024, Aloysius Siep: Itupun Tak Terbaca Baik

TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat bertemu Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Papua Barat Tahun 2024,

Ketua Pansus DPR Papua Barat, Aloysius Siep, menyatakan pertemuan pada Selasa (19/8/2025) itu merupakan pertemuan keempat kali antara pansus dengan Biro Pemprov Papua Barat.

Ia menyatakan data LKPJ yang diberikan kepada Pansus pada Juli 2025 tertulis realisasi anggaran mencapai 100 persen.

"Setelah kami buka di LKPJ, yang kami sayangkan itu, data dari OPD hanya ada dua," ucap Aloysius Siep.

Angka yang tertera di LKPJ itu, ucapnya, tidak bisa terbaca dengan baik.

Dua OPD yang memberikan rincian data ialah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Baca juga: Biro Pemerintahan Papua Barat Akui Kesulitan Kumpul Data LKPJ dari OPD

Di sisi lain, Aloysius Siep juga menyatakan pihaknya mendapatkan informasi mengenai sulitnya pengumpulan data dari OPD.

"Pengumpulan data dari OPD terkait itu sangat susah direspons. Ini menjadi catatan yang akan kami rekomendasikan kepada gubernur setelah pembahasan LKPJ Pansus," ujar Aloysius Siep.

Ia memastikan telah ada permintaan kepada semua OPD untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

"Jangan tahu pakai uang saja. Bila perlu, laporan pertanggungjawaban tuh harus dikasih. Nanti uang besar, tahu pakai, tapi tidak mampu untuk buat laporan pertanggungjawaban," katanya.

Ia berharap OPD pro aktif dan tidak lagi terlambat dalam memberikan data.

Anggota Pansus DPR Papua Barat, Fachri Tura, menambahkan pansus bekerja berdasarkan data.

Ia mengeluhkan tidak mungkin pihaknya bekerja jika data yang dilaporkan kurang.

"Data yang dilaporkan awal dari tiap OPD itu ternyata hanya dua yang masuk." 

"Sebenarnya ada tujuh OPD, tapi yang terperinci cuma dua OPD," kata Fachri Tura.

Baca juga: Pansus DPR Papua Barat Temukan Selisih Data LKPJ 2024, Pemanggilan TAPD Dijadwalkan Pekan Depan

Ia pun menegaskan, DPR Papua Barat periode kali ini menjalankan fungsi dan tugas pengawasan.

"Itu demi menunjang kinerja Pak Gubernur. Visi-misi kita ke depan dan rakyat Papua Barat," katanya.

Dia juga menegaskan Pansus DPR Papua Barat akan mengecek etiap data yang diberikan.

"Kami akan teliti dan kami digaji untuk menjalankan tugas pengawasan. Mohon berikan data akurat, jangan serahkan data abal-abal kepada kami," ujar Fachri Tura.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, John H Koirewoa menyatakan kesulitan menghimpun data LKPJ dari OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Ia berharap OPD di Pemprov Papua Barat aktif memberikan laporan pertanggungjawaban, khususnya di bagian perencanaan.