TAG
LKPJ
-
DPR Papua Barat juga menyusun 21 rekomendasi operasional yang dapat ditindaklanjuti oleh OPD.
Jumat, 5 September 2025
-
"Setelah kami buka di LKPJ, yang kami sayangkan itu, data dari OPD hanya ada dua," ucap Aloysius Siep.
Rabu, 20 Agustus 2025
-
John Koirewoa berharap OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat aktif memberikan laporan pertanggungjawaban
Rabu, 20 Agustus 2025
-
DPRK belum menjalankan mekanisme pembahasan APBD-Perubahan 2025 mengingat LKPJ dan LKPD sebagai dasar pembahasan belum diserahkan
Jumat, 15 Agustus 2025
-
"Kami dari Pemda menyerahkan LKPJ 2023 untuk selanjutnya mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari DPRD," pungkasnya.
Kamis, 12 September 2024
-
agendanya seharunya LKPJ sudah harus diserahkan 31 Maret lalu, sehingga ada waktu 30 hari lagi untuk pembahasan untuk memberikan rekomendasi.
Jumat, 26 April 2024
-
Rengkung mengimbau agar setiap OPD bisa proaktif dalam menyiapkan setiap dokumen pendukung untuk LKPH ini.
Senin, 19 Februari 2024
-
Anggota DPRD Kaimana, Yehadi Alhamid mengatakan, pembahasan LKPj akan berlangsung selama 10 hari sampai 30 Juli 2023 nanti.
Kamis, 20 Juli 2023
-
Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) diharapkan melakukan perbaikan dan pembenahan dan perbaikan kebijakan
Selasa, 11 Juli 2023
-
Hermus Indou memastikan Pemkab Manokwari juga menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusinya
Senin, 19 Juni 2023
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved