TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANSEL - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai pemeriksaan interim di Pemkab Manokwari Selatan (Mansel), Senin 26 Februari mendatang.

Nantinya, pemeriksaan interim dari BPK dijadwalkan akan dilaksanakan selama 25 hari.

Olehnya, Sekretaris Inspektorat Mansel, Hariadhi meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyiapkan setiap laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan interim dari BPK tersebut.

Baca juga: Achmad Daryus Sjukur Pastikan Inspektorat Mansel Pantau Pertanggungjwaban BOK   

Baca juga: Inspektorat Mansel Bakal Usulkan Dinkes Berikan Sanksi ke Bendahara Puskesmas yang Tak Patuh LPJ BOK

"Mereka nanti datang diawali dengan entry briefing dengan Pak Bupati. Baru dilanjutkan dengan pemeriksaan pertanggungjawaban. Olehnya diharapkan seluruh pimpinan OPD agar menugaskan kepada bendahara, PPK dan pejabat lain di OPD untuk melengkapi dokumen tersebut," tuturnya, Jumat (23/2/2024).

Dikatakan Hariadhi, inspektorat juga sudah menyebarkan surat edaran ke OPD terkait dokumen yang nantinya diperiksa.

"Karena BPK sudah datang kemarin yang pertama lima hari, dari Senin sampai hari ini terakhir, itu untuk pengumpulan data. Sudah ada beberapa OPD yang sudah menyampaikan, bahkan sudah ada yang kirim langsung via email ke BPK," ucapnya.

"Untuk menindaklanjuti permintaan-permintaan itu, hari Senin mereka datang kesini untuk pemeriksaan interim," sambungnya.

Hariadhi kemudian menegaskan, Pemda Mansel optimis mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah dikantongi tiga tahun berturut-turut ini.

"Karena mempertahankan itu sulit kalau tidak didukung sama perangkat daerah yang lain. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara perangkat daerah dengan kita inspektorat agar mempertanggungjawabkan pelaporan penggunaan anggaran agar kita bisa mempertahankan WTP," tukasnya.

(*)