TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua melakukan aksi long march sebagai bentuk penolakan program transmigrasi, yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Aksi tersebut berlangsung di depan Gapura Universitas Papua mulai pukul 07.00 WIT kemudian berjalan sembari berorasi ke Lampu Merah Makalo Manokwari, Papua Barat, Senin (4/11/2024). 

Unjak rasa itu diikuti oleh puluhan mahasiswa yang membawa spanduk dan poster dengan berbagai tuntutan ke sasaran utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB).

Baca juga: Arianto Kogoya: Papua Pegunungan Lebih Butuh Guru dan Medis, Ketimbang Transmigrasi

Baca juga: Aloysius Siep: Transmigrasi ke Tanah Papua Dapat Mengabaikan Hak Hidup OAP

Dalam orasi mereka, para mahasiswa mengekspresikan kekhawatiran mengenai dampak negatif program transmigrasi terhadap budaya serta kehidupan masyarakat asli Papua. 

"Kami orang Papua menolak 100 persen Transmigrasi, Papua Bukan Tanah kosong," salah satu tulisan dari sejumlah pemflet yang di bawah.

Adapun yang menuliskan, saya laki-laki hitam dan rambut keriting tolak program pemerintah transmigrasi ke Papua.

Selama berjalannya unjak rasa, tepat pukul 11.00 WIT situasi sempat tegang lantaran aparat keamanan tidak mengizinkan masa melakukan long match ke Kantor DPR PB.

Hal itu membuat masa mengambil tindakan untuk menduduki dan menguasai perempatan traffic light Makalew.

Bahkan masa sempat terpancing sehingga membongkar beberapa baliho yang terpasang untuk mengambil kayu balok dan menyerang aparat.

Namun hal itu dapat diamankan oleh kordinator aksi.

Aparat keamanan pun menurunkan pasukan untuk menghadang mahasiswa agar tidak melakukan aksi long march sampai ke tempat tujuan.

Selamat berapa menit kemudian disaat masa melakukan orasi sekitar 11:30 WIT, Ketua DPR PB Orgenes Wonggor tiba di traffic light Makalew.

Usai itu sekitar pukul 12.38 WIT, masa menyampaikan aspirasi di hadapan Ketua DPR PB.

Kordinator Aksi Yulianus Niko saat membacakan aspirasi menyampaikan program transmigrasi pertama di Tanah Papua sejak 1966.

"Pertama kali penempatan transmigrasi masuk ditempatkan di kawasan Sorong dan Aimas sebanyak 500 ribu keluarga," ungkap Niko dihadapan ketua DPR PB.