TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua melakukan aksi long march sebagai bentuk penolakan program transmigrasi, yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Aksi tersebut berlangsung di depan Gapura Universitas Papua mulai pukul 07.00 WIT kemudian berjalan sembari berorasi ke Lampu Merah Makalo Manokwari, Papua Barat, Senin (4/11/2024). 

Unjak rasa itu diikuti oleh puluhan mahasiswa yang membawa spanduk dan poster dengan berbagai tuntutan ke sasaran utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB).

Baca juga: Arianto Kogoya: Papua Pegunungan Lebih Butuh Guru dan Medis, Ketimbang Transmigrasi

Baca juga: Aloysius Siep: Transmigrasi ke Tanah Papua Dapat Mengabaikan Hak Hidup OAP

Dalam orasi mereka, para mahasiswa mengekspresikan kekhawatiran mengenai dampak negatif program transmigrasi terhadap budaya serta kehidupan masyarakat asli Papua. 

"Kami orang Papua menolak 100 persen Transmigrasi, Papua Bukan Tanah kosong," salah satu tulisan dari sejumlah pemflet yang di bawah.

Adapun yang menuliskan, saya laki-laki hitam dan rambut keriting tolak program pemerintah transmigrasi ke Papua.

Selama berjalannya unjak rasa, tepat pukul 11.00 WIT situasi sempat tegang lantaran aparat keamanan tidak mengizinkan masa melakukan long match ke Kantor DPR PB.

Hal itu membuat masa mengambil tindakan untuk menduduki dan menguasai perempatan traffic light Makalew.

Bahkan masa sempat terpancing sehingga membongkar beberapa baliho yang terpasang untuk mengambil kayu balok dan menyerang aparat.

Namun hal itu dapat diamankan oleh kordinator aksi.

Aparat keamanan pun menurunkan pasukan untuk menghadang mahasiswa agar tidak melakukan aksi long march sampai ke tempat tujuan.

Selamat berapa menit kemudian disaat masa melakukan orasi sekitar 11:30 WIT, Ketua DPR PB Orgenes Wonggor tiba di traffic light Makalew.

Usai itu sekitar pukul 12.38 WIT, masa menyampaikan aspirasi di hadapan Ketua DPR PB.

Kordinator Aksi Yulianus Niko saat membacakan aspirasi menyampaikan program transmigrasi pertama di Tanah Papua sejak 1966.

"Pertama kali penempatan transmigrasi masuk ditempatkan di kawasan Sorong dan Aimas sebanyak 500 ribu keluarga," ungkap Niko dihadapan ketua DPR PB.

Barnabas Suebu saat menjabat sebagai gubernur Irian Jaya sempat menghentikan program transmigrasi melalui Peraturan Daerah (Perda).

Namun, Presiden Suharto kembali menetapkan daerah transmigrasi di 10 distrik Merauke melalui Keputusan Presiden.

Ia pun mengungkapkan pada tahun 1987 daerah terbanyak penduduk transmigrasi yaitu Semangga, Muting, Tanah Miring dan Kurik.

Selain itu selama orde baru yang menjadi tujuan transmigrasi yaitu Distrik Oransbari Manokwari Selatan, Distrik Prafi Kabupaten Manokwari, Arso Kabupaten Keerom, Kabupaten Timika, Kabupaten Teluk Bintuni dan Distrik Jendidore di Kabupaten Biak Numfor.

Oleh kerena itu, ia mengatakan kedatangan ini akan memperburuk kehidupan masyarakat Papua dari sisi adat istiadat, budaya, lingkungan dan segala isinya di Tanah Papua ini.

"Orang Papua akan terpinggirkan diskriminasi dalam mencari pekerjaan," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UNIPA Boas Bastian Sumel mengatakan, transmigrasi ini akan memperparah kehidupan anak cucu dibelakang mereka nanti. 

"Kita sudah melakukan kajian itu maka kami takut kedepannya nanti generasi penerus kami akan didiskriminasi di segala bidang pekerjaan," tuturnya.

Ia pun mengatakan dalam aksi tersebut aparat keamanan sudah membungkam ruang demokrasi, tidak mengizinkan untuk melakukan long march dan merasa kecewa terhadap tindakan itu.

"Kapolres Manokwari kedepannya berikanlah kami jalan dan ruang untuk menyampaikan aspirasi di tempat tujuan," ucapnya.

Sementara itu Ketua DPR PB Orgenes Wonggor menyambut baik aspirasi solidaritas mahasiswa dan masyarakat Papua itu.

"Kami juga di fraksi mau menyatakan diri program transmigrasi ini kita tolak," ungkapnya.

(*)