TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Pendudukan (Disdukcapil) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data bagi pejabat/operator pendataan orang asli Papua (OAP).

Kegiatan ini berlangsung di Manokwari selama dua hari,  19-20 November 2024.

Kepala Disdukcapil Papua Barat Ria Maria Come mengatakan, bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pejabat dan operator dalam pendataan OAP.

Baca juga: Tiru Sleman DIY, Disdukcapil Papua Barat Siap Fasilitasi Layanan Adminduk dari Kampung-kampung

Baca juga: Disdukcapil Manokwari Tetap Buka Perekaman e-KTP sampai pada Hari Pemungutan Suara

Selain itu sambung Ria Maria, bimtek itu juga agar pejabat mampu memperkuat komitmen bersama, dalam mempercepat penyediaan data OAP melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

"Kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi dalam menjamin kualitas data OAP, baik secara teknis maupun non-teknis," kata Ria Maria Come.

Selain itu pentingnya juga menekankan pelayanan publik dalam pendataan penduduk dan menyamakan persepsi dalam menjamin kualitas data orang asli papua baik secara teknis maupun non teknis.

"Pendataan penduduk adalah hak dasar masyarakat yang menjadi kunci akses terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, bantuan sosial, kemudian menyamakan persepsi dalam menjamin kualitas data orang asli papua baik secara teknis maupun non teknis, dan program pembangunan khusus untuk Orang Asli Papua semua ini sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus," kata Ria Maria Come.

Bimtek ini diikuti oleh pejabat yang membidangi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, operator pendataan OAP, administrator database, serta operator Dukcapil se-Papua Barat.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan berkualitas, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Barat.

"Dari kegiatan hati ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yng inklusif dan berkualitas demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat di Papua Barat," pungkasnya.

(*)