TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Sebanyak 694 tenaga pendidik atau guru honorer di Kabupaten Fakfak Papua Barat resmi dirumahkan sementara. 

Untuk itu, Ketua PGRI Kabupaten Fakfak, Jabir Suaery menyampaikan imbauan agar semuanya bisa bersabar menunggu keputusan selanjutnya dan tak lupa berdoa.  

"Dari data terakhir sesuai SK per tahun 2024 itu data yang terkumpul di kami untuk tenaga honorer baik dari tingkatan TK, SKB, PAUD sampai SMP dan SMA atau SMK serta 80-an orang tenaga administrasi di kantor sehingga totalnya 694 orang semua harus dirumahkan sementara," ungkap Jabir, Kamis (13/3/2025).

Baca juga: Sambil Menunggu Kebijakan Pusat, Direktur RSUD Fakfa Beri Keleluasaan untuk Nakes Honorer

Baca juga: RSUD Fakfak Rumahkan Honorer Non Database

Jabir Suaery mengemukakan sebanyak 694 guru honorer ini semuanya tersebar pada berbagai jenjang pendidikan formal di 17 distrik se-Kabupaten Fakfak. 

"Ada satu kasus misalnya pada satu sekolah, semua gurunya honorer maka dengan adanya instruksi dirumahkan sementara otomatis sekolah akan kosong dari aktivitas belajar mengajar," jelasnya. 

Dikatakannya, setelah melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan setempat, arahan sudah jelas bahwasanya sebelum ada SK berarti persoalan gaji tak bisa terpenuhi sehingga semuanya harus menunggu kepastian ke depannya. 

"Bapak Kepala Dinas juga nanti berencana akan melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah untuk membahas masalah ini, terutama perihal menyikapi posisi honorer yang punya peran penting atau strategis di sekolah," katanya. 

Ia mencontohkan, misalnya ada tenaga guru honorer yang berperan sebagai wali kelas di sekolah atau sebagai guru agama.

"Otomatis kalau mereka dirumahkan maka akan terjadi kekosongan di sekolah, sehingga mereka dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk dilihat apakah tupoksinya bisa diperhitungkan untuk tetap aktif dan disisihkan pembayaran gaji dari dana BOS," tandasnya. 

Namun ia mengingatkan pula bahwasanya tidak semua dana BOS digunakan atau diperuntukkan untuk membayar kebutuhan gaji para honorer. 

"Sehingga nanti dilihat dari urgensinya, siapa yang pegang kendalikan kelas di sekolah maka memungkinkan diprioritaskan untuk tetap dilanjutkan bekerja, minimal untuk ganti mereka punya uang ojek sehari-hari," katanya. 

Dalam kesempatan itu, pihaknya masih menunggu koordinasi dari Sekretaris Daerah Sulaiman Uswanas ke pusat untuk memastikan kelanjutan nasib para guru honorer di Fakfak Papua Barat.

(*)