TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Teluk Bintuni mendorong pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) khusus Orang Asli Papua atau OAP.

Hal itu diungkapkan Kepala BPS Teluk Bintuni, Maimun sebagai bagian dari upaya mendukung penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khusus OAP.

"Karena dalam pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, BPS belum melakukan pendataan khusus untuk membedakan OAP dan Non-OAP," ujar Maimun kepada media di Bintuni, Senin,(4/8/2025).

Namun, kata Dia, data tersebut tetap sangat dibutuhkan sebagai landasan perencanaan pembangunan ke depan.

"Kami tidak melakukan pendataan OAP secara khusus dalam SUPAS. Tapi kami sangat bergantung pada data dari Distrik, kelurahan, dan kampung melalui sistem site plus yang akan dikembangkan," ujar Maimun 

Maimun menambahkan, validitas data menjadi kunci penting dalam penyusunan IPM OAP, yang mencakup indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Baca juga: Disdukcapil Fakfak Gencar Data OAP, Berikut Jumlahnya

Lebih lanjut, Maimun menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan satu data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

"Ekosistem data saat ini harus berbasis kolaborasi, dan tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri.  Harus ada kesamaan kode referensi dan definisi," katanya.

BPS pun kini berfokus pada pengolahan data Adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi statistik yang lebih terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maimun juga mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data kependudukan. Misalnya, memperbarui status pendidikan anak di Kartu Keluarga (KK) dari lulusan SD menjadi siswa SMP. Hal tersebut berdampak langsung pada perhitungan IPM.

“Kalau anak sudah SMP, datanya harus diperbarui di KK. Kalau sudah lulus SMA, ijazahnya harus masuk data. Ini agar data rata-rata lama sekolah OAP bisa akurat,” jelasnya.

Baca juga: BPS Kaimana Gelar Pelatihan Bagi Petugas Supas 

Menurutnya , data Adminduk yang akurat tidak hanya berguna untuk keperluan statistik, tetapi juga untuk perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tepat sasaran.

BPS berharap perangkat kampung dan kelurahan bisa aktif mendorong warga memperbarui dokumen kependudukan mereka di kantor Dukcapil setempat.

“Ini soal masa depan Papua. Kalau datanya akurat, kebijakan yang diambil juga bisa lebih tepat sasaran,".