Cagar Alam Pegunungan Fakfak Terancam, Dugaan Mafia Tanah Mencuat 

Surat itu diduga tidak dijadikan rujukan oleh Badan Pertanahan Fakfak dalam proses penerbitan sertifikat.

Baca juga: Kritik Eksekusi PN Fakfak, Kuasa Hukum Termohon Segera Lapor Komisi Yudisial

Bertentangan dengan Hukum

Sesuai ketentuan perundang-undangan, sertifikat hak atas tanah hanya dapat diterbitkan pada Areal Penggunaan Lain (APL), bukan di kawasan hutan negara, apalagi dengan fungsi konservasi.

Karena itu, penerbitan SHM Nomor 367/Fakfak Utara dinilai bertentangan dengan hukum.  

KSDA menegaskan kawasan tersebut menyimpan sumber air, tanah, hutan, serta satwa endemik, sehingga tidak dapat dieksekusi.

Papan nama hutan lindung juga masih terpasang di lokasi.  

Meski penolakan telah disampaikan secara resmi, Pengadilan Negeri Fakfak tetap melaksanakan eksekusi.  

“Jawaban dari Pengadilan tetap melaksanakan eksekusi walaupun kami sudah menyampaikan penolakan,” kata Brian Stevano.  

Sebagai tindak lanjut, KSDA Wilayah IV Kaimana menyatakan akan menempuh langkah hukum pasca eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Fakfak.