Pertamina Klarifikasi Isu Kenaikan BBM, Ali Hindom Ingatkan Dampak Berat di Daerah Timur

TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK – PT Pertamina (Persero) menegaskan belum ada keputusan resmi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 April 2026.

Klarifikasi ini disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyusul beredarnya kabar di media sosial bahwa harga Pertamax akan melonjak hingga Rp17.000 per liter.

“Informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM April 2026,” ujar Baron.

Meski demikian, isu tersebut memicu keresahan masyarakat, terutama di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Tokoh Masyarakat Fakfak, Ali Hindom, menilai persoalan utama bukan sekadar benar atau tidaknya kenaikan harga, melainkan fakta bahwa masyarakat langsung percaya isu tersebut.

“Pengalaman selama ini menunjukkan, setiap kenaikan BBM selalu berujung pada kenaikan harga sembako, ongkos transportasi, hingga biaya hidup secara keseluruhan,” kata Ali Hindom, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Konflik Timur Tengah Berdampak ke Ekonomi Papua Barat, Warga Diimbau Bijak Gunakan BBM

Menurutnya, BBM di Papua Barat bukan sekadar komoditas energi, melainkan urat nadi ekonomi.

Hampir seluruh kebutuhan pokok diangkut dari luar daerah melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Kenaikan harga BBM otomatis mendorong biaya distribusi dan berdampak berlapis pada masyarakat," ujarnya.

Ali mencontohkan, tarif angkutan umum, speedboat antarpulau, hingga ojek kampung akan naik.

Harga sembako, ikan, beras, sayur, dan bahan bangunan pun ikut terkerek.

“Bagi masyarakat di Sorong, Manokwari, Fakfak, Kaimana, hingga distrik terpencil, kenaikan BBM bukan sekadar tambahan beberapa ribu rupiah di SPBU, tetapi bisa berarti beras semakin mahal, ongkos sekolah anak bertambah, dan biaya transportasi harian menjadi beban baru,” ujarnya.

Ia mengkritisi pandangan pemerintah pusat yang kerap menyebut kenaikan BBM nonsubsidi tidak berdampak pada masyarakat kecil.

“Logika ini mungkin berlaku di kota besar di Jawa. Tetapi di Papua Barat, kenyataannya berbeda. BBM subsidi tidak selalu tersedia, sehingga rakyat terpaksa membeli Pertamax atau Pertalite eceran dengan harga lebih mahal,” jelasnya.

Ali menegaskan, jika Pertamax benar-benar naik menjadi Rp17.000 per liter, kelompok paling terpukul adalah nelayan kecil, sopir angkutan, ojek, petani, pedagang pasar, hingga ASN golongan rendah.