Pertamina Klarifikasi Isu Kenaikan BBM, Ali Hindom Ingatkan Dampak Berat di Daerah Timur

Nelayan, misalnya, bisa menghabiskan puluhan liter BBM sekali melaut.

“Jika harga naik, biaya operasional ikut naik. Pilihannya hanya dua: menaikkan harga ikan atau berhenti melaut,” katanya.

Baca juga: Pemda Fakfak Segera Pastikan Kebijakan WFH bagi ASN Imbas Krisis Energi Global

Ali Hindom juga menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat yang menunjukkan inflasi Desember 2025 mencapai 2,59 persen, dengan sektor transportasi mencatat kenaikan tertinggi 6,79 persen. 

Sementara di Papua Barat Daya, inflasi 2025 tercatat 2,15 persen, dengan Kota Sorong mencatat inflasi tertinggi 2,27 persen.

“Artinya, bahkan sebelum isu kenaikan BBM ini muncul, ongkos transportasi sudah menjadi sumber tekanan utama,” ujar Ali.

Ia menilai pemerintah masih menggunakan pendekatan “satu kebijakan untuk seluruh Indonesia”, padahal dampak kenaikan BBM di Papua Barat jauh lebih berat dibandingkan wilayah lain.

Karena itu, ia mengusulkan lima langkah solusi:

1. Memperluas program BBM Satu Harga ke distrik dan kampung terpencil.
2. Menambah subsidi angkutan laut dan udara perintis.
3. Memberi bantuan khusus bagi nelayan, sopir, dan UMKM.
4. Menjaga stok pangan agar tidak terjadi lonjakan harga.
5. Memperketat pengawasan terhadap distributor dan pengecer BBM.

“Tanpa langkah tersebut, kenaikan BBM akan menjadi "bom berantai" bagi Papua Barat. Inflasi naik, daya beli turun, kemiskinan bertambah, dan ketimpangan dengan wilayah barat Indonesia semakin lebar,” tutupnya.