Pemkab Kaimana Dukung Penuh Implementasi IKD dan Pendataan OAP

TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Pemerintah Kabupaten Kaimana menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah Papua Barat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kaimana, Hasan Achmad, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten I Setda Kaimana sekaligus Plt Kepala Dinas Dukcapil Kaimana, Yacob Ahimsa Irre Warere, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Aktivasi IKD bagi RT/RW serta Launching Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Aula Gereja Rehoboth, Kamis (16/10/2025) lalu.

Menurut Bupati, IKD bukan sekadar inovasi, melainkan langkah strategis dalam mentransformasi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi di era digital.

“Pemerintah menyadari bahwa digitalisasi adalah keniscayaan. IKD hadir sebagai solusi atas tantangan birokrasi konvensional, menggantikan KTP-el fisik dengan versi digital yang aman dan dapat diakses melalui perangkat gawai,” ujar Bupati.

Baca juga: Disdukcapil Papua Barat Fokus Tingkatkan Aktivasi IKD dan Kepemilikan KIA di Tahun 2025

Ia menambahkan, IKD menjadi fondasi utama bagi pengembangan e-Government di Kaimana, yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan lintas sektor, seperti perbankan, kesehatan, hingga pemilihan umum.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Hasan Achmad juga menegaskan pentingnya peluncuran Pendataan Orang Asli Papua (OAP) sebagai langkah strategis untuk membangun basis data yang komprehensif, akurat, dan terpilah mengenai populasi OAP di Kaimana.

“Pendataan ini sangat vital sebagai kunci pembuka dalam perencanaan pembangunan yang berpihak dan inklusif,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa data kependudukan yang valid merupakan inti dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Khususnya, data OAP yang tervalidasi dan terintegrasi akan menjadi instrumen utama dalam merumuskan kebijakan afirmasi dan otonomi khusus yang tepat sasaran.

“Tanpa data OAP yang akurat, sulit bagi kita untuk mengukur sejauh mana intervensi program telah menjangkau kelompok yang paling membutuhkan di Kaimana,” tambahnya.

Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya data OAP tidak dapat ditawar. Data tersebut akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran daerah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi kerakyatan.

“Dengan data yang tepat, kebijakan pemberdayaan, bantuan sosial, dan perlindungan hak-hak dasar dapat benar-benar dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Orang Asli Papua di seluruh distrik,” pungkasnya.